Penegakan hukum di Indonesia: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
→Referensi: Kategori |
Link |
||
Baris 3:
''' Penegakan Hukum ''' adalah organisasi dari petugas-petugas yang berhubungan dengan masalah peradilan<ref>https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-saja-lembaga-penegak-hukum-di-indonesia-lt502201cc74649/</ref>. Untuk mencapai ketertiban dan keadilan dalam penegakan hukum lainnya (Kepolisian atau dengan sebutan lainnya Polri dan Polisi, Kejaksaan) serta adanya partisipasi masyarakat demi mewujudkan hukum yang berkeadilan dan mengayomi masyarakat<ref>http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewFile/74/226</ref>.
''Penegakan hukum di ''''''[[Indonesia]]''' diselenggarakan oleh beberapa lembaga penegak hukum dan beberapa di antaranya berada di bawah pengawasan [[Kepolisian Republik Indonesia]] (Polri). Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab '''Mutlak''' atas pengawasan, penegakan hukum dan tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia
Pada organisasi Polri, fungsi pengawasan dilakukan oleh '''itwasum'''. Itwasum atau [[Inspektorat Pengawasan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia]] adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan pada tingkat Markas Besar (Mabes) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang berada di bawah [[Kapolri]]<ref>https://kompolnas.go.id/index.php/blog/rakorwas-kompolnas-polri-tahun-2021#:~:text=Pada%20organisasi%20Polri%2C%20fungsi%20pengawasan,yang%20berada%20di%20bawah%20Kapolri.</ref>.
| |||