Politik pecah belah: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan Tag: Pengembalian manual Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
|||
Baris 10:
* Mendorong [[konsumerisme]] yang berkemampuan untuk melemahkan biaya politik dan militer.
== Politik
Politik pecah belah termasuk strategi yang digunakan oleh penjajah kolonial Belanda mengadu domba antara kerajaan-kerajaan di Nusantara dengan anggota-anggota kerajaan (pangeran-pangeran) yang tidak puas dengan pemerintahan raja kerajaan-kerajaan tersebut.
Politik pecah belah termasuk strategi yang digunakan oleh penjajah kolonial (Belanda) untuk menggagalkan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pasca kemerdekaan [[Indonesia]] 1945. Politik pecah belah juga menjadi alat memecah belah suatu bangsa agar bisa ditaklukkan dengan tujuan untuk mendapatkan dan menjaga kekuasaan dengan cara memecah kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil agar lebih mudah untuk dikuasai.<ref>{{Cite web|url=http://www.donisetyawan.com/politik-devide-et-impera-voc/|title=Politik devide et Impera VOC – Donisaurus|language=id-ID|access-date=2020-02-18}}</ref> Pada 1947-1948 Belanda membentuk negara boneka dengan menjanjikan kemerdekaan terhadap beberapa negara boneka yang telah dibuatnya, diantaranya Negara Indonesia Timur (sekarang Papua), Negara Sumatera Timur, Negara Madura, Negara Pasundan, Negara Sumatra Selatan, dan Negara Jawa Timur.<ref>{{Cite web|url=https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/10/080000569/terbentuknya-republik-indonesia-serikat|title=Terbentuknya Republik Indonesia Serikat Halaman all|last=Media|first=Kompas Cyber|website=KOMPAS.com|language=id|access-date=2020-02-18}}</ref>▼
=== Politik pecah belah di Jawa ===
Belanda (VOC) menjalankan politik pecah belah antara lain di [[Kesultanan Mataram]] dengan hasil [[Perjanjian Mataram dan VOC tahun 1743]], [[Perjanjian Giyanti]] (1755) yang membagi [[Kesultanan Mataram]] antara Surakarta dan Yogyakarta, [[Perjanjian Salatiga]] (1757) yang membagi Surakarta dengan [[Mangkunegaran]], serta Perjanjian 1813 (dengan pemerintah Inggris) yang membagi Yogyakarta dengan [[Pakualaman]].
Selain itu perjanjian yang lain di antaranya adalah [[Perjanjian Cirebon 1688]] yang membagi-bagi [[Kesultanan Cirebon]].
=== Awal kemerdekaan Indonesia ===
▲
Pada [[Perang Dunia II]], Jepang mengakui kalah dari tentara sekutu dengan pemboman kota Hirosima dan Nagasaki pada 6 dan 8 Agustus 1945. Setelah Jepang menyerah pada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu kemudian memerintahkan Jepang untuk melaksanakan status quo, yaitu menjaga situasi dan kondisi sebagaimana adanya pada saat itu sampai kedatangan tentara sekutu ke Indonesia. Pada tanggal 16 September 1945 rombongan Belanda, perwakilan sekutu berlabuh di Tanjung Priok.
| |||