Soreang, Bandung: Perbedaan antara revisi

Pada masa administrasi Belanda di Indonesia, Soreang merupakan salah satu dari 6 [[Kewedanaan]] yang berada dalam ruang lingkup pemerintahan Kabupaten Bandung. Soreang pada masa itu lebih dikenal dengan nama "Kopo". Kopo sendiri diambil dari nama salah satu desa di Kecamatan Soreang (kini masuk wilayah Kecamatan Kutawaringin) yang kelak kemudian dijadikan nama jalan yang membentang dari Kota Bandung sampai ke wilayah Soreang sekarang. Pada Masamasa ini Dibangun jalur Kereta Api dari Kota Bandung ke Ciwidey yang melintasi Soreang. Sampai tahun 1982 jalur kereta api ini masih aktif digunakan.

Pada dekade 1970-an dengan semakin padatnya Kota Bandung dan tumpang tindihnya peranan Bandung sebagai 3 ibukota administrasi (Ibukota Provinsi, Ibukota Kabupaten, dan sebagai kota otonom) Pemerintah Kabupaten Bandung memutuskan untuk memindahkan ibukotanya ke luar Kota Bandung. Setelah melalui berbagai pertimbangan, dipilihlah [[Baleendah, Bandung|Baleendah]] sebagai calon ibukota yang baru. Pembangunan infrastruktur penunjang ibukota baru seperti pembuatan ruas jalan, Perkantoran, Gedung kejaksaan, Pengadilan Negeri, Gedung DPRD sebagian besar telah dikerjakan oleh Pemkab. Namun sayangnya pemindahan ibukota ini tidak dibarengi dengan kajian yang memadai dan koordinasi yang tidak berjalan baik dengan pemerintah pusat. Banjir besar pada awal tahun 1980-an membuka mata publik bahwa ibukota baru ini tidak aman dari bencana. Hal ini diperjelas dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No.Nomor 2 tahun 1986 yang justru menyatakan bahwa ibukota Kabupaten Berada di Kota Soreang bukan di Baleendah. Dengan terbitnya PP ini akhirnya ibukota Kabupaten Bandung secara resmi dipindahkan Ke Soreang. Pada tahun 1987 dimulai Pembangunan Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung yang berlokasi di Desa [[Pamekaran, Soreang, Bandung|Pamekaran]] di pinggir jalan raya Kopo.