Pakar hukum pidana [[Universitas Jenderal Soedirman]], Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.H., menilai bahwa insiden pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat telah direncanakan dan tidak sekonyong-konyong terjadi tanpa persiapan waktu. Menurutnya, pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana yang digunakan oleh Polri untuk menjerat tersangka sudah tepat.<ref>{{Cite web|title=Pakar Hukum: Perencanaan Penembakan Brigadir J Tidak Sekonyong-konyong|url=https://www.kompas.tv/article/317697/pakar-hukum-perencanaan-penembakan-brigadir-j-tidak-sekonyong-konyong|website=KOMPAS.tv|language=id|access-date=2022-08-11}}</ref> Dia juga berpendapat bahwa adanya ketidakpercayaan publik terhadap penanganan kasus ini muncul akibat adanya ketidaktransparanan dan ketidakobjektifan saat awal pengungkapannya.<ref>{{Cite web|last=Indonesia|first=C. N. N.|title=Pakar: Sanksi Pemecatan Sambo Belum Final|url=https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220826155136-12-839547/pakar-sanksi-pemecatan-sambo-belum-final|website=nasional|language=id-ID|access-date=2022-08-26}}</ref> Namun ia pun mengapresiasi langkah kapolri yang kemudian membentuk tim khusus yang melibatkan pihak internal yang bekerja secara independen, seperti Komnas HAM hingga Kompolnas. Ia melihat hal tersebut sebagai wujud dari keterbukaan.<ref>{{Cite web|url=https://news.detik.com/berita/d-6199009/prof-hibnu-pengusutan-timsus-dibarengi-komnas-ham-bisa-mengarah-objektivitas|title=Prof Hibnu: Pengusutan Timsus Dibarengi Komnas HAM Bisa Mengarah Objektivitas|date=2022-07-22|website=detik.com|last=Ramadhan|first=Azhar Bagas}}</ref>
[[Usman Hamid]], Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, menilai bahwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat berpeluang untuk ditetapkan sebagai [[pelanggaran HAM berat]]. Menurutnya, jika kasus ini ditetapkan sebagai pelanggaran HAM berat, maka proses hukum terhadap Ferdy Sambo akan sangat berpengaruh.<ref>{{Cite web|title=Amnesty: Kasus Pembunuhan Brigadir J Bisa Ditetapkan sebagai Pelanggaran HAM Berat|url=https://www.kompas.tv/amp/article/319245/videos/amnesty-kasus-pembunuhan-brigadir-j-bisa-ditetapkan-sebagai-pelanggaran-ham-berat|website=www.kompas.tv|access-date=2022-08-15}}</ref>
