Kesultanan Sambas: Perbedaan antara revisi

Pada saat itu di pesisir dan tengah wilayah Sungai Sambas ini telah sejak ratusan tahun didiami oleh orang-orang [[Suku Melayu|Melayu]] yang berasal dari [[Kerajaan Sriwijaya]] yang telah mengalami asimilasi dengan orang-orang [[Dayak]] pesisir di mana karena saat itu wilayah ini sedang tidak ber-Rajabe raja (sepeninggal Raja Tan Unggal) maka kedatangan rombongan pelarian [[Majapahit]] ini berjalan mulus tanpa menimbulkan konflik. Rombongan [[Majapahit]] ini kemudian menetap di hulu Sungai Sambas yaitu di suatu tempat yang sekarang disebut dengan nama "Kota Lama". Setelah sekitar lebih dari 10 tahun menetap di "Kota Lama" dan melihat keadaan wilayah [[Sungai Sambas]] ini aman dan kondusif maka kemudian para pelarian [[Majapahit]] ini mendirikan sebuah Kerajaan hindubercorak [[Hindu]] yang kemudian disebut dengan nama "Panembahan Sambas". Raja Panembahan Sambas ini bergelar "Ratu" (Raja Laki-laki) di mana Raja yang pertama tidak diketahui namanya yang kemudian setelah wafat digantikan oleh anaknya yang bergelar Ratu Timbang Paseban, setelah Ratu Timbang Paseban wafat lalu digantikan oleh adindanya yang bergelar Ratu Sapudak. Pada masa Ratu Sapudak inilah untuk pertama kalinya diadakan kerjasama perdagangan antara Panembahan Sambas ini dengan [[VOC]] yaitu pada tahun [[1609]].

Walaupun telah dibentuk armada angkatan laut Kesultanan Sambas ini, kapal-kapal Inggris masih dengan angkuhnya tetap melakukan aktivitas perdagangan di wilayah Kesultanan Sambas tanpa melalui pelabuhan induk di sungai sambas. Aturan mesti melewati pelabuhan induk ini merupakan aturan tata perdagangan pada Kerajaan di nusantara ini sejak zaman [[Kerajaan Sriwijaya|Sriwijaya]] sehingga sudah merupakan aturan yang sah dan resmi, yaitu apabila ada kapal asing yang tidak mau melewati pelabuhan induk maka kapal itu akan digiring, bila tidak mau digiring maka kapal itu akan diperangi dan bila kapal itu berhasil dikalahkan maka sebagai hukumannya, seluruh awak akan di tawan dan seluruh harta kapal akan dirampas menjadi milik armada Kerajaan yang memiliki wilayah itu.