Revisi per 3 Oktober 2022 04.11 sunting Jonoo27 (bicara \| kontrib) 5.638 suntingan kTidak ada ringkasan suntingan Tag: VisualEditor Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler ← Revisi sebelumnya		Revisi per 3 Oktober 2022 04.24 sunting balikkan Jonoo27 (bicara \| kontrib) 5.638 suntingan kTidak ada ringkasan suntingan Tag: VisualEditor Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Revisi selanjutnya →
Baris 5: Kebijakan tersebut menekankan pada perbaikan kondisi kehidupan material. Namun, kebijakan ini menderita karena kekurangan dana yang parah, ekspektasi yang membengkak dan kurangnya penerimaan dalam pembentukan kolonial Belanda, dan sebagian besar lenyap oleh permulaan [[Depresi Besar]] pada tahun 1930.<ref name="CribbP225">Cribb, Robert (1993). "Development Policy in the Early 20th Century", in Jan-Paul Dirkse, Frans Hüsken and Mario Rutten, eds, ''Development and Social Welfare: Indonesia’s Experiences under the New Order'' (Leiden: Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde), pp. 225-245.</ref><ref>{{cite book \| last =Ricklefs \| first =M.C. \| title =A History of Modern Indonesia Since c.1300 \| publisher =Macmillan \| date =1991 \| location =London \| isbn = 0-333-57690-X \| page =151 }}</ref> Pemikiran politik etis menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan [[bumiputera]]. Pemikiran ini merupakan kritik terhadap politik [[tanam paksa]]. Munculnya kaum ~~Etis~~etis yang dipelopori oleh [[Pieter Brooshooft]] (wartawan Koran ''[[De Locomotief]]'') dan [[van Deventer\|C.Th. van Deventer]] (politikus) ternyata membuka mata pemerintah kolonial untuk lebih memperhatikan nasib para bumiputera yang terbelakang. Pada [[17 September]] [[1901]], Ratu [[Wilhelmina]] ~~yang baru naik tahta~~ menegaskan dalam pidato pembukaan Parlemen Belanda yang ditulis oleh [[Abraham Kuyper]], perdana menteri yang baru menjabat<ref>{{Cite journal\|last=Heslam\|first=Peter S.\|date=2020\|title=An Ethical Policy for an Islamic People\|url=https://www.marketsandmorality.com/index.php/mandm/article/viewFile/1518/1228\|journal=Journal of Markets & Morality\|volume=23\|issue=2\|pages=297-317}}</ref>, bahwa pemerintah Belanda mempunyai panggilan moral dan hutang budi (''een eerschuld'') terhadap bangsa bumiputera di Hindia Belanda. Ratu Wilhelmina menuangkan panggilan moral tersebut ke dalam kebijakan politik etis, yang terangkum dalam program ''Trias Van ~~deventer~~Deventer'' yang meliputi: # Irigasi (pengairan), membangun dan memperbaiki pengairan-pengairan dan bendungan untuk keperluan pertanian. # Imigrasi yakni mengajak penduduk untuk bertransmigrasi. Baris 16: Kebijakan pertama dan kedua disalahgunakan oleh Pemerintah Belanda dengan membangun irigasi untuk perkebunan-perkebunan Belanda dan emigrasi dilakukan dengan memindahkan penduduk ke daerah perkebunan Belanda untuk dijadikan pekerja [[kerja rodi\|rodi]]. Hanya pendidikan yang berarti bagi bangsa Indonesia. Pengaruh politik etis dalam bidang pengajaran dan pendidikan sangat berperan dalam pengembangan dan perluasan dunia pendidikan dan pengajaran di [[Hindia Belanda]]. Salah seorang dari kelompok etis yang sangat berjasa dalam bidang ini adalah Mr. [[J.H. Abendanon]] ([[1852]]-[[1925]]), seorang Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan selama lima tahun ([[1900]]-[[1905]]). Sejak tahun 1900 inilah berdiri sekolah-sekolah, baik untuk kaum [[priyayi]] maupun rakyat biasa yang hampir merata di daerah-daerah.

Politik Etis: Perbedaan antara revisi