Revisi per 5 Oktober 2022 00.40 sunting Zalina Yulianthy (bicara \| kontrib) 1.870 suntingan k Zalina Yulianthy memindahkan halaman Wilayah otonom dan wilayah istimewa di Indonesia ke Wilayah administrasi khusus di Indonesia Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler ← Revisi sebelumnya		Revisi per 5 Oktober 2022 07.44 sunting balikkan Zalina Yulianthy (bicara \| kontrib) 1.870 suntingan Tidak ada ringkasan suntingan Tag: Dikembalikan Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Revisi selanjutnya →
Baris 1: {{Daerah administrasi Indonesia}} [[Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945]] (UUD 1945) mengatur mengenai [[wilayah administrasi khusus]] di [[Indonesia]], yang ditegaskan dalam Pasal 18B Ayat (1):<ref name=":02">[https://jdih.mkri.id/mg58ufsc89hrsg/UUD_1945_Perubahan.pdf Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Satu Naskah]</ref> {{Quote\|Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat '''''otonom''''' atau ~~bersifat~~ '''''~~istimewa/~~khusus''''' yang diatur dengan undang-undang.}}Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah terbaru, yaitu UU No. 23 Tahun 2014, perbedaan definisi daerah khusus dan daerah istimewa tidak disebutkan sama sekali. Namun, berdasarkan [[Peraturan perundang-undangan Indonesia\|peraturan perundang-undangan]] yang mengatur status kekhususan dan keistimewaan dari daerah-daerah tersebut di [[Indonesia]], serta menurut pendapat [[Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia]] (MK), dapat disimpulkan bahwa pengertian keduanya adalah sebagai berikut. * '''Daerah otonom''' adalah daerah yang diberikan otonomi khusus, yaitu [[Otonomi daerah di Indonesia\|otonomi daerah]] dengan suatu kekhususan yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lainnya. Otonomi khusus tersebut terkait dengan kenyataan dan kebutuhan politik yang karena posisi dan keadaannya mengharuskan suatu daerah diberikan status khusus yang tidak bisa disamakan dengan daerah lainnya.<ref name=":1">[https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_Putusan%20No.%2081-PUU-VIII-2010.pdf Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-VIII/2010], hal. 39.</ref> * '''Daerah ~~istimewa/~~khusus''' adalah daerah dengan penyelenggaraan tata kelola daerah yang bersifat istimewa bila dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Keistimewaan daerah tersebut terkait dengan hak asal usul dan kesejarahan daerah tersebut sejak sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.<ref name=":1" /> Saat ini, provinsi-provinsi di Indonesia yang memiliki status keotonoman (sehingga menjadi daerah otonom) adalah [[Daerah Khusus Ibukota Jakarta]] yang memiliki keotonoman utama sebagai [[Ibu kota Indonesia\|ibu kota negara Indonesia]], Provinsi [[Aceh]] yang memiliki keotonoman utama sebagai pusat penerapan [[syariat Islam]] dalam sendi-sendi penyelenggaraan daerah, serta Provinsi [[Papua]], [[Papua Barat]], [[Papua Tengah]], [[Papua Pegunungan]], serta [[Papua Selatan]] yang memiliki keotonoman utama dalam pengakuan dan penghormatan khusus atas [[Daftar suku bangsa di Papua\|orang-orang asli Papua]].

Wilayah administratif khusus di Indonesia: Perbedaan antara revisi