Teuku Ben Mahmud: Perbedaan antara revisi

Sebelumnya, ''Zelfbestuur Landschappen'' ([[hulubalang]] [[daerah swapraja]]) Pulau Kayu-Blangpidie adalah Teuku RajaNyak Sawang yang menandatangani perjanjian Pulo Kayee pada tanggal 9 Maret 1874 (sejak saat itu nama Kuta Batee resmi menjadi Blangpidie) dan dikukuhkan pada tanggal 27 Juli 1874. Setelah kematian Teuku RajaNyak Sawang, uleebalang Pulau Kayu dijabat oleh anaknya bernama Teuku Raja Cut. Ibu Teuku Raja Cut yaitu Cut Meutia binti Teuku Pang Chik kemudian menikah lagi dengan Teuku Ben MahmudAbbas.

Teuku Pang Chik yang berasal dari Lhoong, Aceh Besar dianggap sebagai pendiri Kuta Batee (Blangpidie). Pada awal abad ke-19 terjadi perebutan kekuasaan di Kuta Batee antara beberapa pemimpin koloni dari Pidie dan Aceh Besar. Hingga kemudian Sultan Alaiddin Mansursyah Tuanku Husin bin Sultan Ibrahim (Sultan Alaiddin Mansursyah 1836-1870), dapat mendamaikan keduabelah pihak yang bertikai dan sekaligus menetapkan Teuku Ben Agam Pidie sebagai uleebalang Blangpidie yang pertama terlepas dari Kenegerian Susoh.

Saat masa kecil Teuku Ben Mahmud bertindak sebagai pemangku raja, sedangkan pemerintahan dikendalikan oleh Teuku RajaNyak Sawang, uleebalang [[Pulau Kayu, Susoh, Aceh Barat Daya|Pulau Kayu]]. Hubungan antara uleebalang Blangpidie dengan uleebalang Pulo Kayee (Pulau Kayu) bermula dari tokoh pendiri kenegerian Pulo Kayee yang bernama Teuku Nyak Syeh yang menikahi Nyak Buleun, cucu tertua dari Teuku Ben Agam.

Saat Teuku Ben Mahmud berperang melawan Belanda pada 1873, Teuku RajaNyak Sawang bertindak atas nama uleebalang Blangpidie menandatangani ''Korte Verklaring'' dengan Belanda pada tahun 1874.

Pada 1885, Teuku Ben Mahmud ditunjuk oleh [[Sultan Muhammad Daud Syah]] sebagai uleebalang Blangpidie dengan gelar Teuku Bentara Blang Mahmud Setia Raja. Namun dianggap tidak sah oleh Belanda. Sedangkan berdasarkan korte verklaring, besluit Belanda untuk kenegerian Blangpidie dijabat Teuku RajaNyak Sawang.

Baru pada tahun 1908, Belanda mengembalikan hak Teuku Ben Mahmud sebagai uleebalang Blangpidie setelah ia turun gunung. Keluarga Teuku RajaNyak Sawang kemudian mengajukan kepada Pemerintah Hindia Belanda agar negeri Blangpidie dan Pulau Kayu menjadi negeri otonom yang terpisah.

Pengukuhan perjanjian itu dituangkan dalam Akta No.10 tanggal 15 Juni 1901, ketika Teuku Raja Cut bin Teuku Raja Nyak Sawang menjabat sebagai uleebalang Pulau Kayu. Akan tetapi, akta tersebut tidak sempat dilaksanakan dikarenakan Teuku Raja Cut meninggal, sehingga seterusnya keturunan Teuku Ben Mahmud dianggap sebagai penguasa wilayah tersebut dengan nama ''Zelfbestuurder Blangpidie.''

Mertua Teuku Raja Cut yaitu Teuku Umar lalu menjadi uleebalang cut Pulau Kayu. Sementara itu Teuku Muhammad Daud bin Teuku RajaNyak Sawang menjadi uleebalang cut [[Guhang, Blangpidie, Aceh Barat Daya|Guhang]] dengan gaji 25 Gulden. Gaji ini lebih tinggi daripada gaji uleebalang cut lainnya di Pantai Barat Selatan Aceh.<ref>{{Cite web|title=PENDUDUK DAN PERMUKIMAN DI BLANGPIDIE PADA MASA LALU (1663-1942)|url=https://123dok.com/article/penduduk-permukiman-blangpidie-masa.yjj5812y|website=123dok.com|language=id|access-date=2022-10-12}}</ref>