Kabupaten Bogor: Perbedaan antara revisi

| kelurahan = 1916

*'''[[Jonggol, Bogor|Kawedanan Jonggol]]''' (mencakup Jonggol, Gunung Putri, [[Cileungsi, Bogor|Cileungsi]], [[Cariu, Bogor|Cariu]], Tanjungsari dan sebagian wilayah [[Kota Depok]] dan sebagian wilayah selatan [[Kota Bekasi]] serta [[Kabupaten Bekasi]])

Pada tahun 1950-an seiring dengan kebijakan restrukturisasi otonomi daerah, khususnya berkaitan dengan organisasi dan kewilayahan membuat Kabupaten Bogor kehilangan banyak wilayahnya. Di antara beberapa Kawedanan di Kabupaten Bogor, yang paling kehilangan banyak wilayahnya adalah [[Jonggol, Bogor|Kawedanan Jonggol]], seperti [[Cibarusah, Bekasi|Kecamatan Cibarusah]], [[Serang Baru, Bekasi|Kecamatan Serang Baru]], [[Setu, Bekasi|Kecamatan Setu]] dan Desa Kranggan (Sekarang [[Jatisampurna|Kecamatan Jatisampurna]]) dilimpahkan kepada '''[[Kabupaten Bekasi]]'''; [[Cipanas, Cianjur|Desa Batulawang]] dilimpahkan kepada '''[[Kabupaten Cianjur]]'''; dan [[Pangkalan, Karawang|Kecamatan Pangkalan]] serta [[Tegalwaru, Karawang|Kecamatan Tegalwaru]] dilimpahkan kepada '''[[Kabupaten Karawang]]'''.<ref>{{Cite web|title=Sejak era soeharto sudah dibahas pengamat Kabupaten Bogor timur perlu segera direalisasikan|url=https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-013646509/sejak-era-soeharto-sudah-dibahas-pengamat-kabupaten-bogor-timur-perlu-segera-direalisasikan|access-date=2022-08-24}}</ref>

Hasil penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa yang diajukan ke Pemerintah Pusat untuk mendapat persetujuan sebagai calon ibukota adalah Desa [[Rancamaya, Bogor Selatan, Bogor|Rancamaya]] (saat ini menjadi bagian [[Kota Bogor]]). Akan tetapi Pemerintah Pusat menilai bahwa Rancamaya masih relatif dekat letaknya dengan Pusat Pemerintahan [[Kota Bogor]] dan dikhawatirkan akan masuk ke dalam rencana perluasan dan pengembangan wilayah [[Kota Bogor]].

Wilayah Kabupaten Bogor yang luas ditambah cepatnya pertumbuhan penduduk akibat lokasi geografis Kabupaten Bogor sebagai wilayah penyangga [[DKI Jakarta]], muncul beberapa wacana terkait pemekaran berbasis pengembangan wilayah. Pada tahun [[1978]], Menteri Dalam Negeri [[Amir Machmud]] mengusulkan pembentukan [[Kota Administratif]] Depok yang mencakup [[Kota Depok|Kecamatan Depok]] serta kecamatan lainnya yang berbatasan dengan [[DKI Jakarta]] khususnya yang terdampak pembangunan Perumnas di wilayah tersebut. Rencananya [[Kota Administratif]] [[Kota Depok|Depok]] akan dijadikan kawasan pemukiman yang tertata bagi para pekerja di [[DKI Jakarta]].

Dalam sidang Pleno DPRD Kabupaten Bogor tahun [[1980]], Desa [[Kemang, Bogor|Kemang]] batal ditetapkan menjadi calon ibukota Kabupaten Bogor karena ketersediaan lahan milik pemerintah kabupaten masih sangat sedikit, infrastruktur yang minim, hingga wacana pembentukan [[Kabupaten]] [[Jonggol, Bogor|Jonggol]] yang dianggap masih mentah. Akhirnya ditetapkan bahwa calon ibukota Kabupaten Bogor terletak di Desa Tengah (Sekarang Kelurahan [[Tengah, Cibinong, Bogor|Tengah]]), Kecamatan [[Cibinong, Bogor|Cibinong]].

Penetapan calon ibukota ini diusulkan kembali ke pemerintah Pusat dan mendapat persetujuan serta dikukuhkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1982, yang menegaskan bahwa ibukota Pusat Pemerintahan Kabupaten Bogor berkedudukan di Desa Tengah, Kecamatan Cibinong. Sejak saat itu, dimulailah rencana persiapan pembangunan Pusat Pemerintahan ibukota Kabupaten Bogor dan pada tanggal [[5 Oktober]] [[1985]] dilaksanakan peletakan batu pertama oleh Bupati Kabupaten Bogor saat itu.

Pada dekade [[1980]] bukan hanya bergulir usulan pembentukan [[Kota Administratif]] [[Kota Depok|Depok]]. [[Gubernur Jawa Barat]], [[Aang Kunaefi]] juga mengusulkan kepada [[Kementerian Dalam Negeri|Menteri Dalam Negeri]], [[Amir Machmud]] pembentukan wilayah di bekas [[Jonggol, Bogor|Kawedanan Jonggol]] yang sebagian telah dilimpahkan ke kabupaten lain untuk dipersatukan sebagai Daerah Tingkat II Kabupaten. Wilayah eks Kawedanan [[Jonggol, Bogor|Jonggol]] dan sekitarnya dianggap layak menjadi kabupaten, karena wilayahnya cukup luas, memiliki kekayaan alam yang melimpah, serta berpotensi sebagai kawasan pemukiman baru, industri, dan pariwisata.<ref>{{Cite news|url=https://mediaindonesia.com/megapolitan/469101/dpr-dan-kemendagri-didesak-realisasikan-kabupaten-bogor-timur|title=DPR dan Kemendagri Didesak Realisasikan Kabupaten Bogor Timur|last=mediaindonesia.com|newspaper=mediaindonesia.com|access-date=2022-07-27}}</ref>

Wilayah yang diusulkan sebagai bagian dari pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Jonggol dahulunya merupakan bekas wilayah dari [[Jonggol, Bogor|Kawedanan Jonggol]] antara lain, daerah [[Jonggol, Bogor|Kecamatan Jonggol]], [[Gunung Putri, Bogor|Kecamatan Gunung Putri]], [[Cileungsi, Bogor|Kecamatan Cileungsi]] dan [[Kawasan Cibubur]] (yaitu [[Harjamukti, Cimanggis, Depok|Desa Harjamukti]] dan [[Leuwinanggung, Tapos, Depok|Desa Leuwinanggung]]), juga wilayah bekas Kawedanan Jonggol yang telah dilimpahkan kepada daerah lain, seperti [[Kabupaten Bekasi]] yaitu [[Cibarusah, Bekasi|Kecamatan Cibarusah]] serta Desa Kranggan (Sekarang [[Jatisampurna, Bekasi|Kecamatan Jatisampurna]]); dan dari [[Kabupaten Karawang]] yaitu [[Pangkalan, Karawang|Kecamatan Pangkalan]] serta [[Tegalwaru, Karawang|Kecamatan Tegalwaru]].

Pada tahun [[1981]] akhirnya Kecamatan Depok ditingkatkan statusnya dari [[Kecamatan]] menjadi [[kota administratif]] berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1981 yang mencakup [[Beji, Depok|Kecamatan Beji]] dan [[Pancoran Mas, Depok|Kecamatan Pancoran Mas]] serta pemekaran dari [[Gunung Putri|Kecamatan Gunung Putri]] yaitu [[Cimanggis, Depok|Kecamatan Cimanggis]]. [[Kota Depok|Kota Administratif Depok]] dipimpin oleh Wali kota Administrasi. Sementara itu, gagasan pembentukan [[Jonggol, Bogor|Kabupaten Jonggol]] tidak terlaksana.<ref>{{Cite web|last=|first=|date=|title=Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1981|url=https://peraturan.go.id/peraturan/view.html?id=11e44c4f1408ed20879d313231383434|website=peraturan.go.id|access-date=2020-10-12}}</ref>

Pasca reformasi seiring dengan kebijakan penghapusan daerah otonom Kota Administratif di seluruh [[Indonesia]]. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 meningkatkan status [[Kota Depok|Depok]] menjadi [[Kotamadya]], dengan demikian [[Kota Depok|Depok]] resmi berpisah dengan Kabupaten Bogor dan menjalankan otonominya sendiri. Sementara, rencana dan persiapan pemindahan ibukota negara ke Jonggol tenggelam seiring dengan lengsernya [[Soeharto|Presiden Soeharto]] tahun 1998.<ref name="tempointeraktif.com"/>

Apabila jalur wisata utama tersebut macet, yang biasanya terjadi pada hari-hari libur, maka dapat menggunakan rute alternatif melewati [[Jalan Transyogi]] ([[Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur|Cibubur]]-[[Cileungsi, Bogor|Cileungsi]]-[[Jonggol, Bogor|Jonggol]]-[[Cariu, Bogor|Cariu]]-[[Kabupaten Cianjur|Cianjur]]-[[Kota Bandung|Bandung]]). Untuk angkutan kereta api, Kabupaten Bogor dilalui oleh [[Jalur kereta api Manggarai–Padalarang|Jalur KA Manggarai-Padalarang]]. Untuk angkutan bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), biasanya terdapat di [[Terminal Cileungsi]].