Kontroversi yang melibatkan Basuki Tjahaja Purnama: Perbedaan antara revisi

== Kasus Lahanlahan Rumah Sakit Sumber Waras ==

Basuki mengalami masalah dengan BPK DKI Jakarta setelah BPK menyatakan adanya masalah dalam pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp191 Miliar. Awalnya ada tudingan markup yang langsung dibantah oleh pihak RS Sumber Waras, bahwa nilai jual objek pajak (NJOP) yang menjadi dasar penilaian tersebut berasal dari penilaian pemerintah, bukan tawaran RS Sumber Waras sendiri<ref>[http://www.cnnindonesia.com/nasional/20151111111351-12-90909/dirut-rs-sumber-waras-tampik-hasil-audit-bpk/ ''Dirut RS Sumber Waras Tampik Hasil Audit BPK''.] dari situs CNN Indonesia</ref> Basuki balik menuduh BPK memiliki kepentingan terselubung dan tendensius. Ia lalu membuka tawaran Ketua BPK DKI, Efdinal, di masa lalu terkait penawaran penjualan tanah kepada Pemprov DKI Jakarta. [[Indonesia Corruption Watch]] kemudian melaporkan Efdinal ke Mahkamah Kehormatan BPK. Efdinal akhirnya Dicopotdicopot dan Dipindahdipindah menjadi Stafstaf Fungsionalfungsional di BPK Pusat <ref>[http://www.satuharapan.com/read-detail/read/langgar-kode-etik-kepala-bpk-dki-dipecat ''Langgar Kode Etik, Kepala BPK DKI Dipecat]</ref> Laporan BPK kemudian diteruskan ke KPK, yang kemudian ditanggapi KPK, dengan kesepakatan bulat di antara seluruh komisioner, bahwa kasus ini belum cukup bukti untuk berlanjut menjadi kasus korupsi.<ref>[https://m.tempo.co/read/news/2016/03/11/063752624/kpk-tegaskan-belum-ada-korupsi-di-kasus-sumber-waras ''KPK Tegaskan Belum ada Korupsi di Kasus Sumber Waras''.] dari situs Tempo</ref>

Pada saat dimulainya relokasi warga bantaran [[Waduk Pluit]] pada tahun 2013, Basuk Tjahaja Purnama dituduh telah mencap warga dengan sebutan [[Komunisme|komunis]]. Hal ini menimbulkan keresahan dan akibatnya dia dipanggil oleh [[Komisi Nasional Hak Asasi Manusia]] (Komnas HAM), selain juga karena proses penertiban yang dilakukan. Basuki menolak pemanggilan Komnas HAM dan membantah telah mencap warga sebagai komunis.<ref>[http://m.tempo.co/read/news/2013/05/10/083479337/Ahok-Pemprov-Tak-Perlu-Datang-ke-Komnas-HAM ''Ahok: Pemprov Tak Perlu Datang ke Komnas HAM''.] dari situs Tempo</ref> Menurutnya, banyak pihak memelintir ucapannya di depan LSM yang membawa proposal menuntut tanah negara dibagikan. Pembagian tanah negara secara serampangan inilah yang disebutnya sebagai tuntutan komunis.<ref>[http://news.liputan6.com/read/571914/klarifikasi-ahok-soal-sebut-warga-waduk-pluit-komunis ''Klarifikasi Ahok Soal Sebut Warga Waduk Pluit Komunis''.] dari situs Liputan6</ref>