Revisi per 23 Oktober 2022 04.02 sunting Kembangraps (bicara \| kontrib) Pengurus 31.541 suntingan Tidak ada ringkasan suntingan Tag: VisualEditor ← Revisi sebelumnya		Revisi terkini sejak 23 Oktober 2022 04.07 sunting balikkan Kembangraps (bicara \| kontrib) Pengurus 31.541 suntingan Tidak ada ringkasan suntingan Tag: VisualEditor
Baris 2: Status tanah di Jawa pada masa kerajaan adalah milik kerajaan, dan warga yang menghuni dan bekerja diwajibkan membayar pajak secara rutin untuk diberikan kepada kerajaan. Atas jasa atau tugas tertentu, suatu daerah mendapatkan perkecualian. Status sima merupakan bentuk perkecualian tersebut. Berdasarkan banyak prasasti dan dokumen legal kerajaan, biasanya [[sima]] diperuntukkan bagi pendirian dan pemeliharaan bangunan suci yang berdiri di bidang lahan sima<ref name=":0">{{Cite journal\|last=Haryono\|first=Timbul\|date=1999\|title=Sang Hyang Watu Têas dan Sang Hyang Kulumpang: Perlengkapan Ritual Upacara Penetapan Sima pada Masa Kerajaan Mataram Kuna\|url=https://journal.ugm.ac.id/jurnal-humaniora/article/download/666/512\|journal=Humaniora\|~~issue~~volume=12\|issue=\|pages=14-21}}</ref>. Para petugas pemungut pajak ([[Mangilala Drawya Haji\|mangilala drawya haji]]) tidak boleh melakukan tugasnya di wilayah tersebut, bahkan ada ancaman hukuman. Pembebasan kewajiban pembayaran pajak kepada warganya ini tidak tanpa kompensasi. Biasanya pembebasan pajak akan disertai dengan pembagian hasil bumi yang dihasilkan oleh sima tersebut. Pembagian hasil ini salah satunya adalah sepertiga untuk kerajaan, sepertiga untuk pemeliharaan bangunan suci, dan sepertiga untuk warga setempat. Penetapan tanah menjadi [[sima]] merupakan peristiwa yang penting di dalam kehidupan masyarakat [[Jawa]] Kuno, sehingga prasasti dituliskan dan diadakan upacara disertai pemberian hadiah (''pasêkpasêk'') kepada orang-orang penting yang hadir di upacara tersebut dan juga hiburan serta hidangan besar. Status sima berarti bahwa semula penduduk terkait sima bertanggung jawab kepada raja menjadi bertanggung jawab kepada kepala [[sima]] (biasanya bergelar ''bhatara''). Perubahan status tersebut terjadi atas perintah seorang raja ataupun pejabat tinggi, yaitu seorang [[rakai]] atau seorang [[pamgat]] (Jones, 1984). Oleh karena itu, untuk penetapan keputusannya dilaksanakan dengan upacara ritual yang disebut dengan ''manusuk sima''.<ref>{{Cite web\|last=Anonim\|date=01 Januari 2016\|title=Upacara Adat Manusuk Sima Kediri\|url=https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/?newdetail&detailCatat=6771\|website=~~https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id~~Warisan Budaya Takbenda Indonesia Kemdikbudristek RI\|access-date=23 Oktober 2022}}</ref> Agar tidak terjadi penyalahgunaan atau pengubahan di kemudian hari, dibuat piagam keputusan berupa [[prasasti]]. Dengan diterbitkannya surat keputusan tersebut diharapkan bahwa dikemudian hari tidak ada orang yang melanggarnya. Pada prinsipnya status sima berlaku untuk selama-lamanya. Di setiap lokasi [[sima]] yang suci itu akan dijumpai sebuah penanda berupa [[prasasti]], atau di beberapa tempat dijumpai tanda lokasi hanya berbentuk batu yang ditancapkan ke tanah. Di beberapa prasasti, seperti [[prasasti Tihang]] 836 S di era [[Mataram]] Kuno, penanda lokasi [[sima]] disebut ''sang hyang watu sima''. Namun di [[prasasti]] lain dijumpai penyebutan lain, yakni ''susuk sima''. Batu penanda itu, kemungkinan bentuknya menyerupai lingga dan ditempatkan di tengah-tengah tempat upacara.

Sima (daerah): Perbedaan antara revisi