Suku Amungme: Perbedaan antara revisi

Perebutan atas tanah adat ini telah menyebabkan gesekan dengan pemerintah Indonesia dan perusahaan Freeport-McmoranMcMoran, yang ingin mendayagunakan persediaan [[mineral]] yang luas yang terdapat di sekitarnya. Perubahan besar telah dialami oleh suku Amungme dari dataran tinggi dan suku Kamoro dari dataran rendah gaya hidup telah dibawa oleh [[tambang Grasberg]], terletak di jantung wilayah Amungme dan dimiliki oleh [[Freeport-McMoRan]], yang menjadi sumber mata pencaharian terbesar bagi wilayah tersebut. [[Emas]] dan [[tembaga]] telah mengubah lanskap alami wilayah tersebut, dan kehadiran tambang dan infrastruktur telah menarik banyak migran ekonomi lainnya dari berbagai wilayah di Indonesia termasuk dari wilayah lain di pulau Papua, beberapa telah mencoba untuk menetap di tanah tradisional Amungme. Ini mengakibatkan adanya sengketa tanah yang disebabkan mengenai hak tanah adat antara masyarakat Amungme terhadap pendatang dan perusahaan pertambangan Freeport Indonesia di Timika.<ref>{{cite book|author1=August Kafiar |author2=Tom Beanal |title=PT. Freeport Indonesia Dan Masyarakat Adat Suku Amungme|year=2000|publisher=Forum Lorentz|isbn=}}</ref>

Dalam 35 tahun terakhir, Amungme telah melihat gunung suci mereka dihancurkan oleh tambang, dan menyaksikan kerabat mereka yang terbunuh oleh konflik [[Tentara Nasional Indonesia]] dan [[Organisasi Papua Merdeka]], sementara bagi Kamoro memiliki masalah dengan adanya 200.000 ton limbah tambang yang dipompa ke sungai mereka setiap hari.<ref>{{cite book|author =Jeremy Seabrook|title=Consuming Cultures: Globalization And Local Lives|url =https://archive.org/details/consumingculture0000seab|year=2004|publisher=New Internationalist|isbn=1-9044-5608-1}}</ref> Semua faktor ini telah menciptakan tekanan sosial dan politik yang kompleks, dan menyebabkan protes dan konflik sosial, beberapa di antaranya telah ditekan keras oleh ke[[polisi]]an dan juga militer Indonesia.<ref>{{cite book|authors =Monash University. Castan Centre for Human Rights Law, United Nations. Global Compact Office, Prince of Wales International Business Leaders Forum, United Nations. Office of the High Commissioner for Human Rights|title=Human Rights Translated: A Business Reference Guide|year=2008|publisher=United Nations Publications|isbn=0-9752-4425-6}}</ref>