Revisi per 15 Oktober 2022 15.25 sunting 182.3.102.121 (bicara) →Tupoksi Pengadilan Agama: Referensi dan ringkasan pendek ← Revisi sebelumnya		Revisi per 26 Oktober 2022 00.05 sunting balikkan Eustatius Strijder (bicara \| kontrib) 918 suntingan →Kewenangan: kembalikan vandalisme Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Revisi selanjutnya →
Baris 11: == Kewenangan == Tugas pokok Pengadilan Agama adalah menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Pengadilan Agama menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang [[perkawinan]], [[Warisan]], [[Wasiat]], [[hibah]], [[wakaf]], [[zakat]], [[infaq]], [[shadaqah]], dan [[ekonomi]]. Kewenangan penegakan hukum [[ekonomi]] oleh Pengadilan Agama disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Secara historis, (Abdul Manan 2007; 254) peradilan agama merupakan salah satu mata rantai peradilan Islam yang berkesinambungan sejak masa Nabi [[Muhammad]] SAW, Khulafaur Rasyidin, Khulafah Bani Umayyah, Dinasti Abbasiyah, Dinasti Turki Ustmani sampai sekarang oleh Negara-negara Islam atau Negaranegara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Peradilan Islam ini mengalami pasang surut sejalan dengan perkembangan masyarakat Islam di berbagai kawasan dan Negara.

Pengadilan Agama: Perbedaan antara revisi