Lambang Aceh: Perbedaan antara revisi

Pada tanggal 25 Maret 2013, Pemerintah Aceh di bawah Gubernur [[Zaini Abdullah]] menetapkan bendera Bulan Bintang sebagai bendera Aceh, dan ''coat of arms'' Singa dan Buraq memegang rencong, giwang, perisai, rangkaian bunga, padi, jangkar, huruf Arab ''ta'', kemudi, dan bulan bintang; dengan motto {{smallcaps|Hudep beu sare mate beu sajan}}. Lambang ini dituangkan dalam Qanun Aceh No. 3 Tahun 2013, menggantikan Perda Daerah Istimewa Aceh No. 39 Tahun 1961 yang menjadi dasar hukum lambang {{smallcaps|Pancacita}}. Bendera tersebut berasal dari [[Gerakan Aceh Merdeka]], dan diwujudkan semenjak digelar [[Kesepakatan Helsinki|MoU antara Republik Indonesia dan GAM]] di [[Helsinki]] 2005, bahwa Aceh berhak menggunakan segala macam simbol yang digunakannya sebagai identitas daerah, termasuk bendera, lambang, dan himne, dan bukan simbol kedaulatan.<ref>{{Cite webnews|last=Media|first=Kompas Cyber|title=Bendera GAM Resmi Berlaku di Aceh|url=https://www.kompas.com/|websitework=KOMPAS[[Kompas.com]]|language=id|access-date=2022-01-03}}</ref> Begitu qanun itu diundangkan, [[Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia|Kementerian Dalam Negeri]] (Kemendagri) meminta Pemerintah Aceh untuk mengevaluasi dalam masa tenggang 15 hari karena Pemerintah Aceh diwajibkan untuk merevisi lambang Aceh.<ref>{{Cite webnews|title=Qanun Dievaluasi, Kemendagri Imbau Warga Aceh Tidak Kibarkan Bendera|url=https://news.detik.com/berita/d-2209872/qanun-dievaluasi-kemendagri-imbau-warga-aceh-tidak-kibarkan-bendera|websitework=detiknews[[Detik.com|detikcom]]|language=id-ID|access-date=2022-01-03}}</ref>

Qanun Aceh ini ditolak pada 12 Mei 2016, karena dianggap menggunakan simbol-simbol organisasi terlarang atau gerakan separatisme yang beroperasi di Republik Indonesia. Dalam Keputusan Mendagri 188.34-4791 Tahun 2016 tanggal 12 Mei 2016, lambang tersebut melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007. Senator Aceh Ghazali Abbas Adan menyatakan bahwa "sampai hari kiamat pun tidak akan pernah diterima Pemerintah Pusat."<ref>{{Cite webnews|title=Qanun Bendera Dibatalkan 3 Tahun Lalu, Ghazali Abbas Adan Menyatakan Sampai Kiamat pun Ditolak|url=https://aceh.tribunnews.com/2019/08/02/qanun-bendera-dibatalkan-3-tahun-lalu-ghazali-abbas-adan-menyatakan-sampai-kiamat-pun-ditolak|websitework=Serambinews[[Tribunnews|Tribunnews.com]]|language=id-ID|access-date=2022-01-03|last=bakri}}</ref>

Namun, keabsahan Keputusan Mendagri tersebut dibantah oleh [[Dewan Perwakilan Rakyat Aceh]] (DPRA), menyatakan bahwa Pemerintah Aceh dan DPRA "tidak menerima salinan secara fisik dan administrasi" dari Kemendagri, dan menyatakan Qanun tersebut "masih sah".<ref>{{Cite webnews|date=2019-08-07|title=Viral Kemendagri Batalkan Qanun Bendera dan Lambang Aceh, Ini Respon DPRA|url=https://www.suara.com/news/2019/08/07/110531/viral-kemendagri-batalkan-qanun-bendera-dan-lambang-aceh-ini-respon-dpra|websitework=suaraSuara.com|language=id|access-date=2022-02-01|last=Iswinarno|first=Chandra}}</ref>

Terpisah dari lambang versi Qanun ini, Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) mengusulkan alternatif kedua dari lambang daerah Aceh. Bendera versi mereka, adalah hijau dengan bulan bintang kuning dan pedang Aceh. Sementara lambang versi mereka, mereka mengusulkan Merpati, dacin, pintu Aceh, al-Qur'an, rencong, padi, dan kapas. Bagi mereka, lambang yang diproposalkan sudah cukup untuk memberi warna Islam pada identitas daerah.<ref>{{Cite webnews|title=Gugat Qanun, Ini Bendera dan Lambang Aceh Usulan YARA|url=https://aceh.tribunnews.com/2016/09/02/gugat-qanun-ini-bendera-dan-lambang-aceh-usulan-yara|websitework=Serambinews[[Tribunnews|Tribunnews.com]]|language=id-ID|access-date=2022-01-03|last=Nur|first=Zainal Arifin M}}</ref>