Politik Indonesia: Perbedaan antara revisi

{{ref improve|date=Februari 2021}}

'''Politik Indonesia''' adalah Eksekutif dan Legislatif yang merupakan kedaulatan rakyat/masyarakat termanifestasi dalam pemilihan parlemen dan presiden setiap lima tahun<ref name='politik'>https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/politik/ikhtisar-struktur-politik/item385</ref>. Sejak berahirnya Orde baru yang dipimpin [[presiden]] suharto dan mulainya Reformasi, setiap pemilu di Indonesia di anggap bebas, adil dan profesional. Namunnamun pelaku korupsi masih sering tertangkap oleh [[Komisi Pemberantasan Korupsi]] hingga di tahun [[2021]], Indonesia belum bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme maupun 'Politik Uang' dimana orang bisa membeli [[Jabatan politik]] dan [[kekuasaan]] atau posisi [[Politik]]<ref>https://theconversation.com/ramai-ramai-korupsi-persekongkolan-legislatif-dan-eksekutif-138002</ref><ref>https://aktual.com/review-10-kasus-korupsi-yang-mendapatkan-perhatian-selama-tahun-2021/</ref>. Misalnya, segmen [[Kemiskinan]] dari [[masyarakat]] [[Indonesia]] 'didorong' untuk memilih calon presiden tertentu pada hari pemilihan dengan menerima uang kecil di dekat kotak suara atau dengan cara-cara strategis lainnya. Strategi seperti ini masih tetap di lakukan, bahkan digunakan oleh semua pihak politik yang terlibat (dan ini sebenarnya berarti race-nya lumaian adil maka berbeda dengan pemilihpemili jaman Orde baru). Harapan pemilihan selanjutnya seluruh keburukan-keburukan takkan terulang seperti masa lampaurujuk.<ref>https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/politik/item65?</ref><ref>https://www.detik.com/tag/ott-kpk</ref> Indonesia tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan melainkan pembagian kekuasaan. Walaupun mayoritas penduduknya beragama [[Islam]], Indonesia bukanlah sebuah negara dengan sistem pemerintahan Monarki Absolut Islam atau [[Republik Islam]]<ref>https://dataindonesia.id/ragam/detail/sebanyak-869-penduduk-indonesia-beragama-islam</ref>.

Kekuasaan eksekutif dipimpin oleh seorang [[Presiden Indonesia]] yang merupakan [[kepala negara]] sekaligus [[kepala pemerintahan]]<ref name='politik'/>. Dalam menjalankan tugasnya, presiden dibantu oleh seorang [[Wakil Presiden Indonesia]]<ref name='politik'/>. Kekuasaan legislatif terletak pada [[Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia]] (MPR) yang dibagi menjadi [[Sistem dua kamar]], yaitu [[Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia]] (DPR) dan [[Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia]] (DPD)<ref name='politik'/>. Cabang yudikatif terdiri dari [[Mahkamah Agung Republik Indonesia]] (MA) dan [[Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia]] (MK) yang secara bersama-sama memegang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan inspektif dipegang oleh [[Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia]] yang memiliki perwakilan di setiap provinsi dan kabupaten/kota di seluruh wilayah Republik Indonesia<ref name='politik'/>.

[[Pemilihan umum di Indonesia]] diselenggarakan setiap lima tahun serentak<ref name='politik'/>. Pemilihan yang dilakukan untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD disebut pemilihan umum legislatif (Pileg); untuk memilih presiden dan wakil presiden disebut pemilihan umum presiden (Pilpres); sementara untuk memilih kepala daerah disebut pemilihan umum kepala daerah (Pilkada)<ref name='politik'/>. Pemilihan umum di Indonesia menganut sistem multipartai<ref>https://petisi.co/sistem-pemilihan-umum-multi-partai-versi-indonesia/</ref>.

Ada perbedaan antara sistem politik Indonesia dan negara demokratis lainnya, di antaranya adalah adanya MPR yang merupakan ciri khas dari kearifan lokal Indonesia, MK yang juga berwenang mengadili sengketa hasil pemilihan umum, bentuk negara kesatuan yang menerapkan prinsip-prinsip federalisme seperti adanya DPD, dan sistem multipartai berbatas dengan setiap partai yang mengikuti pemilihan umum harus memenuhi [[Ambang batas parlemen|ambang batas 4%]] untuk dapat menempatkan anggotanya di DPR<ref>https://www.psychologymania.com/2012/12/sistem-multi-partai-di-indonesia.html</ref>.

Setelah [[Proklamasi Kemerdekaan Indonesia]] pada 17 Agustus [[1945]], [[Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia]] (PPKI) memilih dan mengangkat [[Soekarno]] sebagai presiden dan [[Mohammad Hatta]] sebagai wakil presiden. Sehari setelahnya, [[Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945]] disahkan sebagai konstitusi, meskipun pemberlakuannya sempat ditangguhkan seiring disahkannya kesepakatan [[Konferensi Meja Bundar]] yang memasukkan RI sebagai bagian dari [[Republik Indonesia Serikat]] (RIS) yang memiliki [[Konstitusi Republik Indonesia Serikat]],. Indonesia juga memiliki [[Daftar Perdana Menteri Indonesia]] yang pertama kali dijabat oleh [[Sutan Syahrir]] hingga terakhir Soekarno yang menjabat sebagai presiden sekaligus perdana menteri,. Walaupun [[Volksraad]] atau "Dewan Rakyat" telah ada sejak zaman Hindia Belanda, tetapi lembaga legislatif Indonesia baru dirintis melalui pembentukan [[Komite Nasional Indonesia Pusat]] (KNIP) yang diketuai [[Kasman Singodimedjo]],. Pada masa RIS, dibentuk [[Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat]] dan [[Daftar anggota senat Republik Indonesia Serikat]],. Lembaga yudikatif telah berdiri sejak [[Kusumah Atmaja]] menjabat sebagai [[Daftar Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia]] [[Mahkamah Agung Republik Indonesia]] pada 19 Agustus 1945<ref>https://museumnusantara.com/masa-orde-lama/</ref>.

Pasca-RIS, Indonesia memasuki [[Sejarah Indonesia (1950–1959)]]. Pada masa ini, presiden berperan sebagai kepala negara sedangkan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Sementara itu, [[Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia]] digunakan sebagai konstitusi sampai [[Konstituante]] berhasil menghasilkan UUD yang baru. Pada periode ini, [[Dewan Perwakilan Rakyat Sementara]] dibentuk hingga anggota DPR hasil [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 1955]] terpilih<ref name='stori'>https://www.kompas.com/stori/read/2022/03/18/080000579/sejarah-hukum-di-indonesia--periode-demokrasi-liberal-1950-1959-</ref>.

[[Dekret Presiden 5 Juli 1959]] menginisiasi [[Sejarah Indonesia (1959–1965)]]. UUD 1945 kembali dijadikan konstitusi. [[Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara]] dibentuk yang menjadi cikal bakal MPR<ref name='stori'/>.

Selain lembaga-lembaga di atas, Indonesia pernah memiliki lembaga pertimbangan sebagai salah satu [[Lembaga Tinggi Negara]]. Awalnya, organisasi ini diberi nama Majelis Pertimbangan (MP), kemudian Badan Pertimbangan Agung (BPA), Dewan Nasional, Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS), dan terakhir [[Dewan Pertimbangan Agung]] (DPA)<ref name='stori'/>.

Sejak MPRS menunjuk [[Soeharto]] sebagai [[Kepresidenan Sementara Soeharto|Pejabat Presiden Republik Indonesia]] pada 1967 dan kemudian sebagai presiden pada tahun berikutnya, Indonesia memasuki masa [[Orde Baru]]. Pada periode ini, gagasan [[antikomunisme]] berkembang sehingga [[Partai Komunis Indonesia]] dibubarkan dan dilarang. Partai-partai politik disederhanakan — dari 10 partai politik yang berpartisipasi pada [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 1971]] menjadi tiga partai politik yang mengikuti lima pemilu setelahnya. [[Partai Golongan Karya]] menjadi pemenang dalam setiap pemilu, sementara [[Angkatan Bersenjata Republik Indonesia]] (ABRI) menjalani [[dwifungsi]] sehingga ikut berpartisipasi dalam perpolitikan<ref>https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6042076/masa-orde-baru-latar-belakang-sistem-pemerintah-dan-penyebab-jatuhnya</ref>.

Pasangan presiden dan wakil presiden mulai dipilih secara langsung oleh rakyat sejak [[Pemilihan umum Presiden Indonesia 2004]]. Di sisi lain, kepala daerah (gubernur, bupati, dan wali kota) yang mulanya dipilih oleh [[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah]] (DPRD), sejak tahun 2005 juga dipilih oleh rakyat melalui [[Pemilihan kepala daerah di Indonesia]]. Pada cabang legislatif, anggota MPR terdiri atas anggota DPR ditambah anggota DPD yang semuanya dipilih melalui pemilu legislatif<ref name="Denny360381"/>.

Indonesia dibagi-bagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan/atau kota yang diatur dengan undang-undang tersendiri mengenai pembentukan daerah tersebut. Setiap kabupaten dan kota tersebut juga dibagi ke dalam satuan-satuan pemerintahan yang disebut kecamatan/distrik. Setiap kecamatan/distrik tersebut dibagi ke dalam satuan-satuan yang lebih kecil yaitu kelurahan, desa, nagari, kampung, gampong, pekon, dan sub-distrik serta satuan-satuan setingkat yang diakui keberadaannya oleh UUD NKRI 1945<ref name='kuisatu'>https://kuisatu.com/negara-kesatuan-republik-indonesia-dibagi-atas-daerah-daerah-provinsi-dan-daerah-provinsi-itu-dibagi/</ref>.

unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pemerintah daerah memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, pemerintah daerah juga berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah berhak menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali mengenai urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter & fiskal nasional dan agama<ref name='kuisatu'/>.