Sofyan Djalil: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
k Perbarui referensi situs berita Indonesia |
||
Baris 48:
|nationality = {{flag|Indonesia}}
|party = [[Independen]]
|spouse = Ratna Megawangi<ref>{{
|url=https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150812155129-78-71678/istri-sofyan-djalil-terbiasa-lihat-suami-ganti-pekerjaan |work=[[CNN Indonesia]] |location= |access-date=12 Juli 2022 }}</ref>
|relations =
|children = Muhammad Rumi Djalil<br>Shafitri Mutia Djalil<br>Muhammad Lutfi Djalil
Baris 61:
'''Sofyan Djalil, [[Sarjana Hukum|S.H.]], [[w:en:Master of Arts|M.A.]], [[w:en:Master of Arts in Law and Diplomacy|M.ALD.]], [[w:en:Doctor of Philosophy|Ph.D.]]''' ({{lahirmati|[[Aceh Timur]], [[Aceh]], [[Indonesia]]|23|9|1953}}) adalah akademisi, konsultan hukum ekonomi dan politisi berkebangsaan Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai [[Menteri Agraria dan Tata Ruang|Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia]] masa pemerintahan Joko Widodo.
Ia pernah menjabat sebagai [[Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia|Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara]] [[Indonesia]] pada [[Kabinet Indonesia Bersatu]].<ref>TEMPO Interaktif, 17 Juli 2007. [http://www.tempo.co/read/news/2007/07/17/056103827/Deputi-Privatisasi-di-Kementerian-BUMN-Dibekukan ''Deputi Privatisasi di Kementerian BUMN Dibekukan'']</ref> Sebelumnya dari [[Oktober]] [[2004]] hingga [[Mei]] [[2007]] ia menjabat sebagai [[Menteri Komunikasi dan Informatika]] dalam kabinet yang sama. Pada [[27 Oktober]] [[2014]] hingga [[12 Agustus]] [[2015]], ia dipilih menjadi [[Daftar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia|Menteri Koordinator Bidang Perekonomian]]<ref>{{
==Perjalanan politik==
===Sebagai Menteri Negara Komunikasi dan Informasi (2004–2007)===
Sofyan pertama kali menduduki kursi kabinet pada 21 Oktober 2004 sebagai Menteri Negara Komunikasi dan Informasi, dilantik oleh Presiden Indonesia [[Susilo Bambang Yudhoyono]] dengan kabinet bernama [[Kabinet Indonesia Bersatu]].<ref>{{
Pada tahun 2005, Sofyan Djalil bersama [[Hamid Awaluddin]], Farid Husain, Usman Basyah dan I Gusti Wesaka Pudja menjadi delegasi Indonesia dalam [[Kesepakatan Helsinki]]. Delegasi ini bertujuan menyelesaikan konflik pemerintah Indonesia dan [[Gerakan Aceh Merdeka]] (GAM) secara damai. Perundingan dimulai dari 27 Januari 2005 dan berakhir pada 15 Agustus 2005.<ref>{{
Pada Maret 2006, Sofyan Djalil melalukan ujicoba telivisi digital pada kanal frekuensi 27 UHF. Sofyan mencabut izin penyiaran pada frekuensi tesebut yang pada saat itu dipakai oleh SpaceToon, sebuah televisi yang baru mengudara beberapa bulan.<ref>{{
===Sebagai Menteri Negara BUMN (2007–2009)===
Baris 78:
Di tahun 2008, Sofyan meminta [[BUMN]] untuk memverifikasi aset-aset perusahaannya dan kemudian melaporkannya kepada kuasa pemegang saham. Hal ini dipicu dengan ditemukannya fakta belum lama sebelum Desember 2007 bahwa ada 21 rumah dinas [[Kereta Api Indonesia|PT Kereta Api (PT KA)]] yang sudah dialihfungsikan oleh para mantan pejabat PT KA.<ref>{{cite news |last= |first= |date=6 Mei 2008 |title=BUMN Diminta Verifikasi Aset |url= https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/2258/BUMN-Diminta-Verifikasi-Aset.html|work= Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia |location= |access-date= }}</ref>
Di masa kampanye di [[Pemilihan Umum 2009]], Sofyan menyampaikan penegasan larangan penggunaan aset negara baik kendaraan bus PPD, bus karyawan maupun aset negara lainnya untuk kampanye politik.<ref>{{
Menjelang akhir masa jabatannya sebagai Menteri Negara BUMN, Sofyan meresmikan pembangunan pabrik [[Semen Gresik]] Tuban IV (anak perusahaan [[Semen Indonesia]]), di lokasi Pabrik Semen Gresik, Tuban pada 20 Agustus 2009. Pabrik ini mempunyai kapasitas produksi 2,5 juta ton per tahun dan pembangunannya diperkirakan menelan biaya 3,5 triliun rupiah.<ref>{{cite news |last= |first= |date=20 Agustus 2009 |title=Menneg BUMN Resmikan Pembangunan Pabrik Semen Gresik di Tuban |url= |work=Dinas Komunikasi dan Informatika, Pemerintah Provinsi Jawa Timur |location= |access-date=12 Juli 2022 }}</ref>
===Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (2014–2015)===
Sofyan kembali dipercaya untuk menduduki posisi [[Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia|Menteri Koordinator Bidang Perekonomian]] oleh presiden [[Joko Widodo]] pada 27 Oktober 2014 di Kabinet Kerja.<ref>{{
Pada Desember 2014, Sofyan bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman [[Indroyono Soesilo]] dan [[Kepala BKPM]] menggelar rapat perizinan investasi yang dimana mulai tahun 2015 mulai menerapkan perizinan terintegrasi yang prosesnya akan dilimpahkan seluruhnya ke [[Badan Koordinasi Penanaman Modal]].<ref>{{cite news |last= |first=|date=2 Desember 2014|title=Mulai Awal Tahun Depan, Urus Izin Usaha Terpusat di Kantor BKPM |url=https://dpmptsp.magelangkota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=576:mulai-awal-tahun-depan-urus-izin-usaha-terpusat-di-kantor-bkpm&catid=15&Itemid=315 |work=DPMPTSP Kota Magelang |location= |access-date=3 Juli 2022 }}</ref>
Akhir tahun 2014 Sofyan bersama Menteri Keuangan, Menteri ESDM dan Menteri BUMN mengeluarkan kebijakan perubahan harga [[Bahan Bakar Minyak]] (BBM) subsidi. Kebijakan ini diputuskan untuk mengurangi alokasi anggaran subsidi sebanyak 280 triliun rupiah.<ref>{{
Bersama Menteri Pariwisata [[Arief Yahya]], Sofyan pada 2 Maret 2015 mengeluarkan paket kebijakan ekonomi yang salah satunya memberi bebas visa kunjungan kepada 30 negara baru. Hal ini bertujuan meningkatkan wisatawan mancanegara.<ref>{{cite news |last= |first= |date=19 Maret 2015 |title=Pemerintah Memberi Bebas Visa Kunjungan Singkat Wisatawan Kepada 30 Negara Baru |url=https://tangerang.imigrasi.go.id/site/detailberitaumum/269/pemerintah-memberi-bebas-visa-kunjungan-singkat-wisatawan-kepada-30-negara-baru |work=Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang |location= |access-date=13 Juli 2022 }}</ref>
Pada Juli 2015, pemerintah menambah modal [[BPJS Kesehatan]] sebanyak 3,46 triliun. Sofyan mengatakan bahwa hal ini dikarenakan potensi defisit anggaran.<ref>{{
===Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (2015–2016)===
Baris 102:
Posisi Sofyan Djalil pada 27 Juli 2016 kembali dirombak ke posisi Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional.<ref name="Perombakan 2016"/>
Awal tahun 2017 pada 2 Februari, Sofyan Djalil mengingatkan kewajiban pengusaha sawit untuk membangun kebun plasma sebanyak 20% sesuai dengan amanat Undang Undang (UU) No. 18 tahun 2004 dan Peraturan Menteri Pertanian No. 98 tahun 2013.<ref>{{
|editor-first=
Pada 11 Oktober 2017, Sofyan Djalil bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, [[Basuki Hadimuljono]] dan Menteri Dalam Negeri [[Tjahjo Kumolo]] sepakat melakukan perlindungan optimalisasi fungsi situ, danau, embung dan waduk (SDEW) sebagai sistem daerah aliran sungai. Berbagai tindak lanjut dari kesepakatan ini, yakni dilakukannya pencatatanterhadap 543 danau dan 840 situ dan pendaftaran bagi 1.922 danau dan 184 situ.<ref>{{cite news |last= |first= |date=11 Oktober 2017 |title=Tiga Kementerian Sepakat Kerjasama Cegah Semakin Banyak Situ, Danau, Embung dan Waduk yang Hilang |url=https://putr.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/tiga-kementerian-sepakat-kerjasama-cegah-semakin-banyak-situ-danau-embung-dan-waduk-yang-hilang-97 |work=Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |location= |access-date=13 Juli 2022 }}</ref>
Sepekan setelahnya pada 20 Oktober 2017, Presiden [[Joko Widodo]] sempat menegur Sofyan mengenai pelaksanaan pemberian sertifikat tanah kepada masyarakat yang belum mencapai target, yang dimana di tahun 2017 targetnya sebanyak 5 juta sertifikat tanah.<ref>{{
Pada Desember 2017 sampai Januari 2018, terjadi kisruh mengenai pulau reklamasi di [[DKI Jakarta]]. Gubernur DKI Jakarta [[Anies Baswedan]] melayangkan surat kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang untuk membatalkan seluruh Hak Guna Bangunan di pulau C, D dan G yang tertuang dalam Surat Nomor 2373/-1.794.2. Sofyan menanggapinya dengan penolakan pembatalan pada 12 Januari 2018, karena keputusan yang telah diterbitkan, jika dibatalkan akan menciptakan ketidakpastian hukum.<ref>{{cite news |last= |first= |date=13 Januari 2018 |title=Sofyan Djalil 'Tantang' Anies, Siapa Kuat?|url=https://m.merdekanews.co/read/1350/Sofyan-Djalil-Tantang-Anies-Siapa-Kuat |work=Merdeka News|location= |access-date=13 Juli 2022}}</ref>
Baris 127:
* Managing Partner, Sofyan Djalil & Partners
* Komisaris Utama, PT Multi Adiprakarsa Manunggal (Kartuku)
* Komisaris Independen, [[Kimia Farma|PT Kimia Farma]], Tbk (2003–2004)<ref>{{
* Pengurus, Lembaga Komisaris dan Direktur Indonesia, LKDI (2003)
* Anggota, Badan Arbitrasi Pasar Modal Indonesia, BAPMI (2003)
| |||