Politik Indonesia: Perbedaan antara revisi

Ada perbedaan antara sistem politik Indonesia dan negara demokratis lainnya, di antaranya adalah adanya MPR yang merupakan ciri khas dari kearifan lokal Indonesia, MK yang juga berwenang mengadili sengketa hasil pemilihan umum, bentuk negara kesatuan yang menerapkan prinsip-prinsip federalisme seperti adanya DPD, dan sistem multipartai berbatas dengan setiap partai yang mengikuti pemilihan umum harus memenuhi [[Ambang batas parlemen|ambang batas 4%]] untuk dapat menempatkan anggotanya di DPR.

 

 

Era Semokrasi Liberal (Bahasa Indonesia: Demokrasi Liberal di Indonesia dimulai pada tanggal 17 Agustus 1950 setelah pembubaran federal Republik Indonesia Serikat kurang dari setahun setelah pembentukannya, dan berahir dengan pemberlakuan darurat militer dan keputusan Presiden Sukarno tahun 1959 tentang pengenalan Demokrasi terpimpin pada tanggal 5 Juli. Itu menyaksikan sejumlah peristiwa penting, termasuk konferensi Bandung 1955, pemilihan umum dan pemilihan Majelis Konstitusi pertama di Indonesia, dan priode ketidakstabilan politik yang diperpanjang, tanpa kabinet yang berlangsung selama dua tahun.