Dewan Keamanan Nasional (Turki): Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
k Menambah Kategori:Keamanan nasional menggunakan HotCat |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
Baris 10:
Peran MGK semakin diperkuat dengan [[Konstitusi Turki|konstitusi 1982]], yang diadopsi oleh junta militer setelah [[Kudeta Turki 1980|kudeta militer 1980]], sebelum menyerahkan kekuasaan kepada politisi sipil. Sejak saat itu rekomendasi-rekomendasinya akan diprioritaskan pertimbangannya oleh dewan menteri. Selain itu, jumlah dan bobot komandan militer senior di MGK meningkat dengan mengorbankan anggota sipilnya. <ref name="cizre2">Sakallioglu, Cizre.</ref> Pada tahun 1992 kemudian Kepala Staf Umum Jend. [[Doğan Güreş]] menyatakan dengan percaya diri bahwa "Turki adalah negara militer".<ref>Özcan, Gencer, "The Military and the Making of Foreign Policy in Turkey", In: Kirişci, Kemal (red.</ref>
== Peran militer dalam politik Turki ==
MGK secara luas dianggap sebagai pelembagaan pengaruh militer Turki atas politik. Sejak [[Mustafa Kemal Atatürk]] mendirikan republik sekuler modern Turki pada tahun 1923, militer Turki menganggap dirinya sebagai penjaga [[Kemalisme]], ideologi resmi negara, meskipun Atatürk sendiri bersikeras memisahkan militer dari politik.<ref>Momayezi, Nasser.</ref>
Meskipun sikap militer mungkin tetap konstan, sikap pemerintah sipil berturut-turut terhadap militer telah berfluktuasi, menurut Metin Heper: "Di Turki, untuk waktu yang lama, ada dua pola perilaku penting di pihak sipil. pemerintah dalam hubungan mereka dengan militer: mereka telah mencoba untuk mengesampingkan militer atau mereka telah memberinya terlalu banyak otonomi." Ketika pemerintah sipil berhasil memecahkan masalah ekonomi dan perselisihan internal dan "berada di atas angin", kadang-kadang seperti pada tahun 1950-an, pemerintah sipil "mencoba melepaskan militer dari semua otoritas" dan pemerintah dan perwira militer menjadi "musuh yang bermusuhan".<ref>Heper, Metin.</ref>
== Reformasi terbaru ==
Untuk memenuhi tuntutan politik UE untuk [[Rencana bergabungnya Turki dengan Uni Eropa|memulai negosiasi keanggotaan]], [[kriteria Kopenhagen]], Turki telah mengeluarkan sejumlah reformasi yang bertujuan untuk memperkuat [[kontrol sipil atas militer]] . Reformasi ini terutama berfokus pada MGK, tugas, fungsi, dan komposisinya. Pada tanggal 23 Juli 2003 [[Majelis Agung Nasional Turki]] mengesahkan "paket reformasi ketujuh", yang bertujuan untuk membatasi peran militer, melalui reformasi MGK. Menurut sebuah editorial di ''Financial Times'', paket reformasi ketujuh tidak lebih dari sebuah "revolusi tenang".<ref>"A quiet revolution: Less power for Turkey's army is a triumph for the EU", ''[[Financial Times]]'' (editorial), July 31, 2003.</ref>
Pertama, digarisbawahi bahwa MGK adalah badan konsultatif, sekarang mayoritas sipil. Paket reformasi ke-7 memungkinkan pengangkatan Sekretaris Jenderal MGK sipil, yang terjadi pertama kali pada Agustus 2004. Dewan tidak lagi memperluas kewenangan eksekutif dan pengawasan, dan misalnya tidak lagi memiliki kewenangan atas nama presiden dan perdana menteri untuk menindaklanjuti pelaksanaan 'rekomendasi' MGK. Selain itu, MGK tidak lagi memiliki akses tak terbatas ke semua lembaga sipil. MGK tidak lagi memiliki perwakilan di Badan Pengawas Sinema, Video dan Musik. Namun perwakilan ini masih diwakili di lembaga-lembaga sipil seperti Dewan Tinggi Radio dan TV ( [[RTUK|RTÜK]] ) dan Komisi Pendidikan Tinggi (YÖK), tetapi setelah kritik dalam laporan [[Komisi Eropa]] tahun 2003, perwakilan ini ditarik dari kedua lembaga tersebut pada tahun 2004.<ref>European Commission: 2003 Regular Report on Turkey’s progress towards accession, 5 November 2003; [http://ec.europa.eu/enlargement/archives/pdf/key_documents/2004/rr_tr_2004_en.pdf European Commission: 2004 Regular Report on Turkey’s progress towards accession, October 6, 2004] dan European Commission: Turkey 2005 Progress Report, Brussels, 9 November 2005.</ref>
Terlepas dari perubahan institusional yang mengesankan, laporan Komisi Eropa tahun 2004 menyimpulkan bahwa "Meskipun proses penyelarasan hubungan sipil-militer dengan praktik UE sedang berlangsung, Angkatan Bersenjata di Turki terus memberikan pengaruh melalui serangkaian saluran informal".<ref>[http://ec.europa.eu/enlargement/archives/pdf/key_documents/2004/rr_tr_2004_en.pdf European Commission: 2004 Regular Report on Turkey’s progress towards accession], 6 Oktober 2004.</ref> Dalam laporan Komisi tahun berikutnya disebutkan bahwa: "Reformasi hubungan sipil-militer terus berlanjut, tetapi angkatan bersenjata masih memberikan pengaruh yang signifikan dengan mengeluarkan pernyataan publik tentang perkembangan politik dan kebijakan pemerintah".<ref>European Commission: [http://ec.europa.eu/enlargement/archives/pdf/key_documents/2005/package/sec_1426_final_progress_report_tr_en.pdf Turkey 2005 Progress Report], Brussels, 9 November 2005, Hal. 41.</ref>
== Pranala luar ==
| |||