Badan Permusyawaratan Desa: Perbedaan antara revisi

'''Badan Permusyawaratan Desa''' ('''BPD''') <ref>[{{Cite web|title=Ditjen Bina Pemdes - Kementerian Dalam Negeri|url=http://binapemdes.kemendagri.go.id/produkhukum/detil/permendagrino110tahun2016tentangbadanpermusyawaratandesa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa]|website=binapemdes.kemendagri. Diakses tanggal 20 November go.id|access-date=2022.-11-21}}</ref> merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan [[desa|pemerintahan desa]]. BPD dapat dianggap sebagai "parlemen"-nya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia.

'''Badan Permusyawaratan Desa''' <ref> [{{Cite web|title=Ditjen Bina Pemdes - Kementerian Dalam Negeri|url=http://binapemdes.kemendagri.go.id/blog/detil/peran-bpd-dalam-percepatan-penetapan-perdes-khususnya-penetapan-perdes-apbdes Peran BPD dalam Percepatan Penetapan Perdes, Khususnya Penetapan Perdes APBDes]|website=binapemdes. Bina Pemdes Kemendagrikemendagri. 2021go.id|access-08date=2022-13. Diakses tanggal 20 November 202211-21}}</ref> atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

ba. menampungmenggali aspirasi masyarakat;</br>

cb. mengelolamenampung aspirasi masyarakat;</br>

dc. menyalurkanmengelola aspirasi masyarakat;</br>

fe. menyelenggarakan musyawarah DesaBPD;</br>

g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;</br>
h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;</br>

i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; </br>

j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;</br>

k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa; </br>

l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan</br>

'''Hak BPD:'''<br>

a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;<br>

b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan<br>

'''Kewajiban BPD'''<br>

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;<br>

b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;<br>

c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan atau golongan;<br>

d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; <br>

e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya; dan<br>

'''Wewenang BPD'''<br>

a. mengadakan pertemuan dengan mayarakat untuk mendapatkan aspirasi;<br>

b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;<br>

c. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;<br>

d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;<br>

e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;<br>

f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;<br>