Pemilihan umum Malaysia 2022: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Suntingan seluler lanjutan
InternetArchiveBot (bicara | kontrib)
Rescuing 1 sources and tagging 0 as dead.) #IABot (v2.0.9.2
Baris 192:
}}
 
'''Pemilihan umum legislatif Malaysia''', secara resmi disebut sebagai pemilihan umum ke-15 atau dengan singkatan '''PRU-15''' adalah [[pemilihan umum di Malaysia|pemilihan umum]] untuk menentukan [[lembaga legislatif]] dan [[eksekutif]] dalam membentuk suatu pemerintahan di Malaysia yang digelar setiap lima tahun sekali.<ref name=":0">{{cite web|url=http://www.federalgazette.agc.gov.my/outputp/pua_20180613_P.U.%28A%29139.pdf|title=Proclamation - Summon the Parliament [P.U. (A) 139/2018]|publisher=Kejaksaan Agung Malaysia|date=13 Juni 2018|access-date=2022-10-05|archive-date=2020-01-03|archive-url=https://web.archive.org/web/20200103065938/http://www.federalgazette.agc.gov.my/outputp/pua_20180613_P.U.%28A%29139.pdf|dead-url=yes}}</ref> Para pemilih dapat memilih seorang calon legislatif di masing-masing daerah pemilihan, mengingat sistem pemilihan yang digunakan adalah [[pemenang undi terbanyak]]. [[Parlemen Malaysia]] menganut [[sistem dua kamar]] yang memungkinkan terdapat dua lembaga legislatif, yakni [[Dewan Negara Malaysia|Dewan Negara]] dan [[Dewan Rakyat Malaysia|Dewan Rakyat]]. Pada pemilihan umum, calon legislatif mencalonkan dirinya sebagai anggota Dewan Rakyat, sedangkan Dewan Negara dianggotai oleh senator.
 
[[Krisis politik Malaysia 2020–2022|Krisis politik di Malaysia]] bermula ketika Perdana Menteri petahana [[Mahathir Mohamad]] mundur daru jabatannya dan menjadikan [[Pakatan Harapan]] (PH) jatuh. Setelahnya, [[Partai Pribumi Bersatu Malaysia]] (BERSATU) keluar dari koalisi PH dan diikuti mundurnya beberapa politisi dari [[Partai Keadilan Rakyat]] (PKR). Kemudian, terbentuklah koalisi [[Perikatan Nasional]] (PN) yang dipimpin oleh [[Muhyiddin Yassin]]. Namun, ketidakstabilan politik masih terus berlangsung, bahkan di tingkat negara bagian sekalipun. Anggota parlemen pun banyak yang berpindah partai, seperti [[Mustapa Mohamed]] dan [[Hamzah Zainudin]] yang sebelumnya merupakan anggota [[Organisasi Kebangsaan Melayu Bersatu]] (UMNO), lalu keluar dari partai dan menyertai [[Partai Pribumi Bersatu Malaysia]] yang notabenenya adalah partai pro-pemerintah saat itu.