Kode Peraturan Federal: Perbedaan antara revisi

Kongres sering mendelegasikan wewenang kepada badan cabang eksekutif untuk mengeluarkan peraturan untuk mengatur beberapa bidang. Undang-undang ini disebut "undang-undang yang memungkinkan". Undang-undang yang memungkinkan biasanya memiliki dua bagian: ruang lingkup substantif (biasanya menggunakan bahasa seperti "Sekretaris harus mengumumkan peraturan untuk [menyelesaikan beberapa tujuan atau dalam beberapa ruang lingkup]" dan (b) persyaratan prosedural (biasanya untuk memohon persyaratan pembuatan peraturan dari Undang-Undang Prosedur Administratif (APA), Undang-Undang Pengurangan Dokumen (PRA, dikodifikasikan pada 44 U.S.C. §§ 3501–3521), Undang-Undang Fleksibilitas Peraturan (RFA, dikodifikasikan pada 5 U.S.C. §§ 601–612), dan beberapa perintah eksekutif (terutama Perintah Eksekutif 12866).<ref name=duke>{{Cite web|title=Federal Administrative Law|publisher=[[Duke University School of Law]]|url=http://law.duke.edu/lib/researchguides/fedadminlaw/|access-date=March 10, 2014}}. A summary of the statutes, regulations, and executive orders that govern rulemaking may be found at [[David E. Boundy]], ''The PTAB is Not an Article III Court, Part 1: A Primer on Federal Agency Rulemaking'', American Bar Ass’n, Landslide, vol. 10 no. 2 pp. 9–13 (Nov-Dec 2017) [https://www.americanbar.org/content/dam/aba/publications/landslide/2017-nov-dec/ptab-not-article-iii-court.authcheckdam.pdf here] or [http://cambridgetechlaw.com/wp-content/uploads/2018/07/Boundy-The-PTAB-is-Not-an-Article-III-Court-Part-1-Primer-in-Federal-Agency-Rulemaking-ABA-Landslide-v-10-n-2-p-9.pdf here]</ref> Umumnya, masing-masing undang-undang ini mensyaratkan proses yang mencakup publikasi aturan yang diusulkan dalam pemberitahuan pembuatan aturan yang diusulkan (NPRM), dengan analisis biaya-manfaat tertentu, dan untuk meminta komentar dan partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan adopsi dan publikasi peraturan aturan terakhir, melalui Daftar Federal.<ref name=duke/><ref>{{USC|5|553}}</ref> Pembuatan peraturan berpuncak pada pencantuman peraturan dalam Kode Peraturan Federal.