|
'''Judith 'Joe' Dipodiputro''' (lahir di [[Praha]], [[Republik Ceko]], 12 September 1964; umur 52 tahun) adalah seorang aktivis dan profesional diplomasi publik dari Indonesia.<ref>http://www.unitedindiversity.org/uid/corporate.asp?page=&menuid=9&subid=11&sub=28#.VtUdBZyLS00</ref> Saat ini ia menjabat sebagai Direktur Utama PFN (Produksi Film Negara) setelah sebelumnya menjabat Direktur Komersial Bulog sejak Oktober 2018.
Judith juga sempat menjabat sebagai Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia.
Joe mulai terlibat dalam diplomasi publik pada 1988 ketika ditunjuk sebagai Direktur Eksekutif PPIP, sebuah organisasi yang didirikan di bawah perlindungan Kementerian Luar Negeri oleh Francisco Xavier do Amaral, Lopes da Cruz, E.M. Tomodok dan Josef Muskita.
PPIP mengupayakan dukungan masyarakat di Portugal terhadap posisi Indonesia dalam upaya penyelesaian permasalahan politik antara pemerintah kedua negara terkait Timor Timur. Selain itu PPIP juga menjalankan program pensejahteraan masyarakat pedesaan di propinsi Timor Timur ketika itu.
Pendukung Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK). Bersama dengan sejumlah tokoh perempuan Indonesia, eksekutif industry migas, dan aktivis swadaya masyarakat, Joe mengadvokasi pendirian Direktorat Pengadaan Uang Negara Pada Sektor MIGAS dalam Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia (KPK).
Joe Dipodiputro mulai mempromosikan pelimpahan kewenangan (desentralisasi) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ketika dia menjadi asisten Ikhyar Musa, Ketua Badan Koordinasi Otomatisasi Aparatur Negara, di bawah Kementerian Aparatur Negara. Ia terlibat dalam proyek Pro-LH, di mana pemerintah daerah Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan menjadi percontohan untuk desentralisasi kewenangan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dasar dari hasil purwarupa ini adalah pengumuman Keputusan Presiden No. 97/1995.
Pernah menjabat sebagai Staf Khusus Gubernur Kalimantan Timur, Staf Khusus Wakil Gubernur Kalimantan Tengah; dan Staf Ahli Bupati Kutai Kartanegara. Sangat mendukung upaya integrasi program dan anggaran Pemerintah, swasta, akademisi dan lembaga bantuan/lembaga bukan pemerintah, organisasi atau lembaga nirlaba, dengan sasaran terbentukanya mekanisme yang kokoh dalam membantu masyarakat dapat mengakses rantai nilai nasional dan global, sebagai pendekatan yang dapat dipertanggung-jawabkan dan efektif dalam pengentasan kemiskinan.
Menjadi aktivis lingkungan di belakang-layar selama lebih dari 30 tahun. Ia terlibat dalam pendirian Yayasan Kalpawilis (1995) dengan Pembina aktivis lingkungan senior seperti Hadi Alikodra, Effendy, Nabil Makarim, Sarwono Kusumaatmadja. Saat ini ia juga menjabat sebagai Wakil Ketua Yayasan Owa Jawa dan merupakan salah satu pemrakarsa petisi 2012 (ditandatangani 62 LSM lingkungan Indonesia) yang memperjuangkan pelestarian hutan dan ekosistem sebagai hak asasi manusia.
Mulai terlibat dalam kampanye electoral di Kutai Kartangara dalam pilkada bersejarah tahun 2005 di mana Syaukani Hassan Rais menjadi kepala pemerintahan daerah pertama di Indonesia yang dipilih melalui pemilihan langsung, pada tahun 2005.
Dalam mempersiapkan kampanye kepresidenan H. Joko Widodo tahun 2014, ia turut mendirikan [[Bravo-5]]; bersama Jenderal (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan, Jend. (Purn.) Fahrul Razi, Mayjen (Purn.) Sumardi, Mayjen (Purn.) Zainal Abidin pada 2014. Judith juga menggalang Relawan Industri MIGAS, Relawan Atlet dan Komunitas Olahraga; serta menjadi penasehat Relawan GK Center.
Joe Dipodiputro membedakan mereka yang terlibat dalam urusan kepemerintahan dan kampanye elektoral atas dua kategori: politisi dan profesional.
Dia percaya bahwa sikap profesionalisme adalah penangkal adanya praktek-praktek "pengaturan yang tidak bisa tipertanggung jawabkan", kampanye kotor dan kampanye hitam.
Di sektor swasta, Joe telah bertugas pada posisi senior di Standard Chartered Bank, PT Citra Lamtorogung Persada, PT Citra Televisi Pendidikan Indonesia, dan PT Indoexchange Tbk. Dia juga pernah menjadi Pemimpin Redaksi Harian Ekonomi Intinya.
Sebelum diangkat menjadi Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara, ia adalah Direktur Komunikasi Korporat, CSR, dan Dukungan Operasi TOTAL E & P Indonesie (sekarang PT Pertamina Hulu Mahakam).
Menjabat sebagai Ketua Pokja Papua, didirikan pada tahun 2014 oleh Kantor Transisi Pemerintahan Jokowi-JK.
Pokja Papua mengadvokasi dan mendampingi penyertaan perempuan, penyertaan masyarakat yang termarjinalisasi dan masyarakat adat dari provinsi Papua dan Papua Barat ke dalam perekonomian Indonesia.
Latar belakang pendidikan: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia dan IDEAS Fellow di Massachussettes Institute of Technology.
Alumni LEMHANNAS.
== Riwayat Karier ==
* 2004: PT Andalan Karya Bersama
* 2004: PT Subur Karunia Alam
== Pranala ==
| 