Lembaga Penyiaran Publik: Perbedaan antara revisi
| [revisi tidak terperiksa] | [revisi tidak terperiksa] |
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tag: Pengembalian manual Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Suntingan seluler lanjutan |
||
Baris 46:
==== Independensi LPPL ====
[[Berkas:Ganjar Pranowo, Gubernur Jateng Periode II (cropped).jpg|jmpl|175px|[[Ganjar Pranowo]], Gubernur Jawa Tengah 2013–2023 yang juga merangkap sebagai Ketua Umum Persada.id 2021–2023]]
Sebagian LPPL masih dianggap dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) pemerintah daerah, seperti Teman 95,3 FM, radio yang per tahun 2019 dianggap "milik Diskominfo [[Kabupaten Bogor]]".<ref>{{cite web |last1=Fatubun |first1=Andres |year=2019 |title=Teman 95,3 FM, Radio Milik Diskominfo Bogor Juara LPPL Award 2019 |url=https://www.ayobogor.com/read/2019/10/15/4705/teman-953-fm-radio-milik-diskominfo-bogor-juara-lppl-award-2019 |website=AyoBogor.com |accessdate=12 November 2020}}</ref>
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Lintang Ratri Rahmiaji, berpendapat, tantangan yang dihadapi LPP menyangkut independensi dan integritas. Berdasarkan evaluasi terhadap LPPL radio, seperti Swai FM dari [[Kabupaten Indragiri Hulu|Indragiri Hulu]], [[Riau]], Lintang menemukan konten program yang berpihak pada kepentingan publik atau masyarakat di sekitar LPP masih terbatas. Akun Facebook Swai FM, menurutnya, lebih banyak menampilkan kegiatan seremonial pemerintah daerah setempat. Lebih lanjut, mengutip riset tahun 2016 oleh dosen Ilmu Komunikasi [[Universitas Islam Indonesia]] Muzayin Nazaruddin, definisi "publik" dalam LPP di salah satu manajemen RRI Yogyakarta dimaknai sebagai pemerintah, lembaga [[eksekutif]], [[legislatif]], dan [[yudikatif]].<ref name=":0">{{Cite web|last='author'|first=Mediana|date=2021-03-16|title=Peran Lembaga Penyiaran Publik Masih Dibutuhkan|url=https://www.kompas.id/baca/dikbud/2021/03/16/peran-lembaga-penyiaran-publik-masih-dibutuhkan|website=Kompas.id|access-date=2022-08-25}}</ref>
Pada tahun 2021, ketua harian salah satu asosiasi LPPL IndonesiaPersada.id, Syaifudin Ahmad berpendapat bahwa selama regulasi masih menyebut pendirian dilakukan pemerintah, LPP lokal susah beroperasi secara independen, dengan mengibaratkan pada [[Bapakisme|hubungan orangtua dan anak]]. Pendapat dari Direktur Eksekutif IndonesiaPersada.id Aries Widyoko membenarkan hingga kini masih ada LPP lokal radio yang merasa puas siarannya didengar publik yang interaksi erat antara lembaga dan masyarakat belum optimal.<ref name=":0" /> IndonesiaPersada.id sendiri kerap dimasuki sejumlah politisi, seperti [[Saifullah Yusuf]] (politisi [[Partai Kebangkitan Bangsa|PKB]]) yang menjabat sebagai ketua umum pertama untuk masa bakti
=== Nasib LPP pada PP Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran ===
| |||