Revisi per 24 Desember 2022 03.46 sunting Al Asyi (bicara \| kontrib) 3.070 suntingan Tidak ada ringkasan suntingan Tag: VisualEditor Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Suntingan seluler lanjutan ← Revisi sebelumnya		Revisi per 24 Desember 2022 03.48 sunting balikkan Al Asyi (bicara \| kontrib) 3.070 suntingan Tidak ada ringkasan suntingan Tag: VisualEditor Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Suntingan seluler lanjutan Revisi selanjutnya →
Baris 23: Baru pada tahun 1908, Belanda mengembalikan hak Teuku Ben Mahmud sebagai uleebalang Blangpidie setelah ia turun gunung. Keluarga Teuku Nyak Sawang kemudian mengajukan kepada Pemerintah Hindia Belanda agar negeri Blangpidie dan Pulau Kayu menjadi negeri otonom yang terpisah. Pengukuhan perjanjian itu dituangkan dalam Akta No.10 tanggal 15 Juni 1901, ketika Teuku ~~Raja~~Nyak Cut bin Teuku ~~Raja~~ Nyak Sawang menjabat sebagai uleebalang Pulau Kayu. Akan tetapi, akta tersebut tidak sempat dilaksanakan dikarenakan Teuku Raja Cut meninggal, sehingga seterusnya keturunan Teuku Ben Mahmud dianggap sebagai penguasa wilayah tersebut dengan nama ''Zelfbestuurder Blangpidie.'' Seterusnya, Teuku Umar bin Teuku ~~Raja~~Nyak Cut menjadi uleebalang cut Pulau Kayu. Sementara Teuku Muhammad Daud bin Teuku ~~Raja~~Nyak Cut menjadi uleebalang cut [[Guhang, Blangpidie, Aceh Barat Daya\|Guhang]] dengan gaji 25 Gulden. Gaji ini lebih tinggi daripada gaji uleebalang cut lainnya di Pantai Barat Selatan Aceh.<ref>{{Cite web\|title=PENDUDUK DAN PERMUKIMAN DI BLANGPIDIE PADA MASA LALU (1663-1942)\|url=https://123dok.com/article/penduduk-permukiman-blangpidie-masa.yjj5812y\|website=123dok.com\|language=id\|access-date=2022-10-12}}</ref> ==Perjuangan==

Teuku Ben Mahmud: Perbedaan antara revisi