Kedokteran hewan di Indonesia: Perbedaan antara revisi

Setelah memperoleh gelar S.K.H., seseorang dapat mengambil pendidikan profesi (koasistensi) yang memerlukan waktu minimum dua semester. Kurikulum nasional program profesi dokter hewan yaitu patologi veteriner, penyakit dalam, bedah, [[kesehatan masyarakat veteriner]], reproduksi, diagnosis laboratorium, dan ditambah dengan kegiatan di luar kampus, seperti magang atau praktik kerja lapangan.<ref>{{citation|last=Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia|year=2009|title=Ketetapan Majelis Pendidikan Profesi Kedokteran Hewan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Nomor 01/MP2KH/PDHI/V/2009 tentang Ketentuan Pendidikan Profesi Dokter Hewan, Persyaratan Substantif, Pendidikan Berkelanjutan, Spesialisasi Profesi dan Kodefikasi|url=https://fkh.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/02/Ketetapan-MP2KH-No.-01-25-Mei-2009.pdf}}</ref> Setelah menyelesaikan seluruh stase koasistensi, seseorang yang telah lulus yudisium akan menjalani pengambilan [[Sumpah Dokter Hewan|sumpah dokter hewan]] sebelum mendapatkan gelar [[dokter hewan]] (drh). Mulai tahun 2021, Ujian Kompetensi Mahasiswa Profesi Dokter Hewan (UKMPDH) dijadikan "ujian keluar" atau salah satu syarat kelulusan untuk mendapatkan Sertifikat Nasional Kompetensi Dokter Hewan.

Dokter hewan berwenang adalah dokter hewan pemerintah yang ditetapkan oleh menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.{{sfnp|Pemerintah Indonesia|2014|loc=Pasal 1 angka 30}} Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan hewan, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota wajib memiliki dokter hewan berwenang.{{sfnp|Pemerintah Indonesia|2017|loc=Pasal 20 ayat (1}}

Syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat ditetapkan sebagai dokter hewan berwenang: (1) merupakan dokter hewan yang berstatus pegawai negeri sipil fungsional; dan (2) bertugas dalam penyelenggaraan kesehatan hewan paling singkat dua tahun.{{sfnp|Pemerintah Indonesia|2017|loc=Pasal 20 ayat (2}}