Oman: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Suntingan seluler lanjutan |
Tidak ada ringkasan suntingan Tag: VisualEditor Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Suntingan seluler lanjutan |
||
Baris 393:
=== Sistem hukum ===
Oman adalah monarki absolut, dengan perkataan Sultan memiliki kekuatan hukum. Cabang peradilan berada di bawah Sultan. Menurut konstitusi Oman, hukum [[Syariat Islam|Syariah]] adalah salah satu sumber legislasi. Departemen pengadilan syariah dalam sistem pengadilan sipil bertanggung jawab atas masalah hukum keluarga, seperti perceraian dan warisan.
Sementara kekuasaan tertinggi terkonsentrasi di Sultan, dan Oman tidak memiliki [[pemisahan kekuasaan]] resmi. Mendiang Sultan Qaboos menolak memberikan tanggung jawab penuh Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri dan Menteri Keuangan dalam menjalankan fungsi masing-masing, lebih memilih untuk mempertahankannya di dalam kekuasaan Kerajaan. Sultan Haitham saat ini telah memberikan gelar penuh kepada para menteri yang bertanggung jawab atas jabatan tersebut, sambil mengangkat pejabat pertahanan menjadi wakil perdana menteri. Sejak tahun 1970 semua undang-undang telah diumumkan melalui dekrit kerajaan, termasuk Undang-Undang Dasar tahun 1996. Sultan menunjuk para menteri, para hakim, dan dapat memberikan grasi dan pengurangan hukuman. Otoritas Sultan tidak dapat diganggu gugat dan Sultan mengharapkan penyerahan total atas kehendaknya.<ref name=rule>{{cite web|title=Country Report: Oman|url=http://www.bti-project.org/en/reports/country-reports/detail/itc/OMN/|year=2016|publisher=BTI Project|access-date=19 August 2016|archive-date=12 March 2020|archive-url=https://web.archive.org/web/20200312141230/https://www.bti-project.org/en/reports/country-reports/detail/itc/OMN/|url-status=dead}}</ref>
Administrasi peradilan sangat dipersonalisasi, dengan perlindungan proses hukum yang terbatas, khususnya dalam kasus-kasus politik dan keamanan.<ref>{{cite web|last=Stork|first=Joe|title=Human rights in the smaller Persian Gulf states: Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar and UAE|date=19 December 2012|url=http://www.peacebuilding.no/Regions/Middle-East-and-North-Africa/The-Gulf/Publications/Human-rights-in-the-smaller-Gulf-states-Bahrain-Kuwait-Oman-Qatar-and-UAE|work=NOREF|access-date=18 January 2013|url-status=dead|archive-url=https://web.archive.org/web/20140308194615/http://www.peacebuilding.no/Regions/Middle-East-and-North-Africa/The-Gulf/Publications/Human-rights-in-the-smaller-Gulf-states-Bahrain-Kuwait-Oman-Qatar-and-UAE|archive-date=8 March 2014}}</ref> [[Undang-Undang Dasar Oman|Undang-Undang Dasar Negara]]<ref>{{cite web |title=Basic Statute of the State |url=http://mola.gov.om/Nen.pdf |archive-url=https://web.archive.org/web/20130723131521/http://mola.gov.om/Nen.pdf |archive-date=23 July 2013 |work=Royal Decree 101/96 |publisher=[[Ministry of Legal Affairs]] |access-date=18 August 2012}}</ref> dianggap sebagai landasan sistem hukum Oman dan beroperasi sebagai konstitusi negara. Undang-Undang Dasar dikeluarkan pada tahun 1996 dan sejauh ini hanya diubah dua kali: pada tahun 2011,<ref>{{cite web |title=Amendment to Some of the Provisions of the Basic Statute of the State |url=http://www.mola.gov.om/maraseem/948/99-2011.pdf |archive-url=https://web.archive.org/web/20130117012153/http://www.mola.gov.om/maraseem/948/99-2011.pdf |archive-date=17 January 2013 |work=Royal Decree 99/2011 |publisher=Ministry of Legal Affairs}}</ref> sebagai tanggapan atas [[Unjuk rasa Oman 2011|protes]]; dan pada tahun 2021, menciptakan jabatan [[Putra Mahkota Oman]].
Meskipun kode hukum Oman secara teoretis melindungi kebebasan sipil dan kebebasan pribadi, keduanya sering diabaikan oleh rezim. Perempuan dan anak-anak menghadapi diskriminasi hukum di banyak bidang. Perempuan dikecualikan dari tunjangan negara tertentu, seperti pinjaman perumahan, dan hak yang sama ditolak di bawah undang-undang status pribadi. Perempuan juga mengalami pembatasan atas penentuan nasib sendiri sehubungan dengan hak-hak kesehatan dan reproduksi.<ref name="rule"/>
Legislatif Oman adalah [[Dewan Oman|Dewan]] [[Sistem dua kamar|bikameral]] Oman, yang terdiri dari majelis tinggi, [[Dewan Negara Oman|Dewan Negara]] (''Majlis ad-Dawlah'') dan majelis rendah,
=== Kebijakan luar negeri ===
=== Pembagian administratif ===
|