Angola: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan Tag: VisualEditor Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Suntingan seluler lanjutan |
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Suntingan seluler lanjutan |
||
Baris 125:
=== Konstitusi ===
[[File:Vladimir Putin and João Lourenço, 26 july 2018 (3) (cropped).jpg|thumb|right|[[João Lourenço]], [[Presiden Angola]]]]
Konstitusi tahun 2010 menetapkan garis besar struktur pemerintahan dan menggambarkan hak dan kewajiban warga negara. Sistem hukum didasarkan pada hukum Portugis dan hukum adat tetapi lemah dan terfragmentasi, dan pengadilan hanya beroperasi di 12 dari lebih dari 140 kotamadya.<ref>{{cite web|title=Angola|url=https://2009-2017.state.gov/outofdate/bgn/angola/19488.htm|website=State.gov|publisher=US Department of State|access-date=22 November 2016|archive-date=10 February 2020|archive-url=https://web.archive.org/web/20200210081539/https://2009-2017.state.gov/outofdate/bgn/angola/19488.htm|url-status=live}}</ref> Mahkamah Agung berfungsi sebagai pengadilan banding; sebuah Mahkamah Konstitusi tidak memegang kekuasaan peninjauan kembali.<ref name="CIA"/> Gubernur dari 18 provinsi ditunjuk oleh presiden. Setelah berakhirnya perang saudara, rezim mendapat tekanan dari dalam maupun dari komunitas internasional untuk menjadi lebih demokratis dan tidak terlalu otoriter. Reaksinya adalah menerapkan sejumlah perubahan tanpa mengubah karakternya secara substansial.<ref>Péclard, Didier (ed.) (2008) ''L'Angola dans la paix: Autoritarisme et reconversions'', special issue of ''Politique africains'' (Paris), p. 110.</ref>
Konstitusi baru, yang diadopsi pada tahun 2010, menghapus pemilihan presiden, memperkenalkan sistem di mana presiden dan wakil presiden dari partai politik yang memenangkan pemilihan parlemen secara otomatis menjadi presiden dan wakil presiden. Secara langsung atau tidak langsung, presiden mengendalikan semua organ negara lainnya, sehingga secara de facto tidak ada pemisahan kekuasaan.<ref>Miranda, Jorge (2010) "A Constituição de Angola de 2010", ''O Direito'' (Lisbon), vol. 142.</ref> Dalam klasifikasi yang digunakan dalam hukum tata negara, pemerintahan ini termasuk dalam kategori rezim otoriter.<ref>{{Cite book|title=Angola Party Politics: Into the African Trend|last=Amundsen|first=Inge|publisher=Chr. Michelsen Institute (CMI) and Centro de Estudos e Investigação Científica (CEIC)|year=2011|type=PDF}}</ref>
=== Militer ===
=== Pembagian administratif ===
| |||