Tionghoa Benteng: Perbedaan antara revisi

Menurut kitab sejarah Sunda yang berjudul ''Tina Layang Parahyang'' (Catatan dari Parahyangan), keberadaan komunitas Tionghoa di Tangerang dan Batavia sudah ada setidak-tidaknya sejak 1407 NI. Kitab itu menceritakan tentang mendaratnya rombongan pertama dari dataran Tiongkok yang dipimpin Tjen Tjie Lung alias Halung di muara Sungai Cisadane, yang sekarang berubah nama menjadi Teluk Naga.{{referensi}}

Warga Tionghoa Benteng sempat bersitegang dengan penduduk pribumi setelah Proklamasi Kemerdekaan. Pada 23 Juni 1946, rumah-rumah etnis Tionghoa di Tangerang diobrak-abrik. Penduduk yang didukung oleh kaum Republik menjarah rumah-rumah warga Tionghoa Benteng. Bahkan, meja abu, yang merupakan bagian dari ritual penghormatan leluhur tionghoa, ikut dicuri. Kemarahan penduduk pribumi dipicu seorang tentara NICA dari etnis Tionghoa menurunkan bendera Merah Putih dan menggantinya dengan bendera Belanda. [[Rosihan Anwar]] dalam harianHarian Merdeka 13 Juni 1946 menulis pada saat itu hubungan warga Tionghoa Benteng dan pribumi mengalami kemunduran paling ekstrem. Terlebih setelah [[Pao An Tui]], kelompok pemuda Tionghoa Benteng pro-NICA, mengirim pasukan bersenjata dan mengungsikan masyarakat Tionghoa Benteng yang selamat ke Batavia.<ref>Donald E. Willmott, The National Status of the Chinese in Indonesia 1900-1958, Equinox Publishing (2009), pp. 38-39</ref> Etnis pribumi pendatang (kebanyakan Jawa dan Madura) beserta beberapa laskar liar seperti Laskar Hitam, melakukan peyerangan terhadap masyarakat sipil karena mereka karena dianggap ''collaborator'' NICA, akhirnya kerusuhan ini berhasil diredam oleh tentara gabungan NICA dan Pao Au Tui. Namun, akhirnya kerusuhan pro-kemerdekaan itu berhasil diredam oleh koalisi antara tentara Pao An Tui anddan tentara Kolonial Belanda.

Saat itu, semua etnis Tionghoa Benteng nyaris terusir, dan ketika kembali, mereka tidak lagi mendapatkan tanah mereka dalam keadaan utuh. Tanah-tanah para tuan tanah diserobot pribumi. Atau,atau mereka mendapati rumah-rumah, yang mereka tinggalkan telah rata dengan tanah. Kini, mereka kembali terancam kehilangan rumah mereka karena ambisi pemerintah kota. Kampung itu terletak di DAS Ciliwung, dan memang melanggar peraturan daerah. Namun, mereka telah ada di situ sebelum peraturan daerah itu dibuat.