Papua Nugini: Perbedaan antara revisi

Pengadilanpengadilan dan pemerintah menegakkan hak konstitusional untuk kebebasan berbicara, berpikir, dan berkeyakinan, dan tidak ada undang-undang atau peraturan lain yang membatasi hak-hak tersebut, meskipun Sir Arnold Amet, yang pernah menjadi Ketua Majelis Hakim Papua Nugini dan seorang pendukung nyata [[Kristen]], sering mendesak parlemen untuk memperhatikan kegiatan umat [[Islam]] di negara ini.