Revisi per 25 Desember 2022 11.15 sunting Arya-Bot (bicara \| kontrib) Bot, Pengecualian blokir IP 261.428 suntingan k clean up Tag: AWB ← Revisi sebelumnya		Revisi per 6 Februari 2023 10.59 sunting balikkan RXerself (bicara \| kontrib) Pengurus 7.270 suntingan Tidak ada ringkasan suntingan Tag: VisualEditor-alih Revisi selanjutnya →
Baris 1: {{untuk\|kegunaan lainnya\|Desa (disambiguasi)}} ~~{{Daerah administrasi Indonesia}}~~ [[Berkas:Majidee Malay Village.JPG\|jmpl\|Sebuah desa di [[Johor]], [[Malaysia]].]] '''Desa''', atau '''udik''', menurut definisi "universal", adalah sebuah (aglomerasi) atau biasa disebut dengan kota atau kabupaten permukiman di area perdesaan (''rural''). '''Desa''' adalah satuan pemerintahan terendah di bawah kecamatan, berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa<ref>https://nasional.kompas.com/read/2022/06/04/03100011/perbedaan-desa-dan-kelurahan</ref>. Di [[Indonesia]], istilah [[Desa di Indonesia\|desa]] adalah pembagian zona administratif di bawah [[kecamatan]] dalam pemerintahan [[Kabupaten]] atau [[Kota madya]], yang dipimpin oleh [[Kepala Desa]] atau [[Peratin]]. Di [[Indonesia]], istilah '''desa''' adalah pembagian zona administratif di bawah [[kecamatan]] dalam pemerintahan [[Kabupaten]] atau [[Kota madya]], yang dipimpin oleh [[Kepala Desa]] atau [[Peratin]]. Sebuah desa merupakan kumpulan dari beberapa unit permukiman kecil yang beragam penyebutannya ada yang disebut [[kampung]], [[Pekon]], Tiuh, [[dusun]], [[padukuhan]] dan udik untuk di wilayah Banten, Jawa Barat, Papua Barat, Papua, Jawa Tengah dan Jawa Timur dan Yogyakarta atau [[Banjar (Bali)]] atau [[Jorong/Korong\|jorong]] (Sumatra Barat), [[Lembang (Toraja)\|lembang]] ([[Toraja]]), dan juga [[Lampung]]. Kepala desa dapat disebut dengan nama lain misalnya ''Kepala Kampung'', Peratin, Kakon atau ''Petinggi'' dan sebagainya di [[Kalimantan Timur]], [[Klèbun]] di Madura, [[Pambakal]] di Kalimantan Selatan, Lampung dan [[Kuwu]] di [[Cirebon]], [[Hukum]] Tua di Sulawesi Utara<ref>https://www.geografi.org/2022/04/istilah-penyebutan-desa-di-berbagai.html</ref><ref name="dispmd.bulelengkab.go.id">https://dispmd.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/43-potensi-desa</ref>. == Unsur-unsur == Baris 13 ⟶ 12: * Penduduk, yaitu meliputi jumlah rasio jenis kelamin, komposisi penduduk, pertambahan, kepadatan, persebaran, dan kualitas penduduknya. * Tata kehidupan desa yang berkaitan erat dengan norma, adat istiadat dan aspek budaya lainnya yang berlaku. Sejak diberlakukannya otonomi daerah Istilah desa dapat disebut dengan nama lain, misalnya di [[Sumatra Barat]] disebut dengan '''[[nagari]]''', di [[Aceh]] dengan ''gampong'', di [[Papua]] dan [[Kutai Barat]], [[Kalimantan Timur]] disebut dengan '''[[kampung (Papua)\|kampung]]''', di [[Kabupaten Tana Toraja]] & [[Kabupaten Toraja Utara]], [[Sulawesi Selatan]] disebut dengan '''[[lembang]]''' [[Lampung]] disebut dengan [[Pekon]] dan di [[DI Yogyakarta]], istilah desa disebut dengan '''padukuhan'''. Begitu pula segala istilah dan institusi di desa dapat disebut dengan nama lain sesuai dengan karakteristik [[adat]] istiadat desa tersebut. Hal ini merupakan salah satu pengakuan dan penghormatan Pemerintah terhadap asal-usul dan adat istiadat setempat. Berdasarkan peraturan Undang-Undang No. 6 tahun 2014, Desa ialah kepaduan masyarakat hukum yang mempunyai batas kawasan yang berhak untuk mengelola dan menjalankan kegiatan pemerintahan, kebutuhan masyarakat domestik menurut gagasan [[masyarakat]], kebebasan asal-usul dan kebebasan tradisional yang disegani dalam struktur [[pemerintahan]] [[Indonesia]]<ref>https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/20872/pulau-panggung#:~:text=Sejak%20diberlakukannya%20Otonomi%20Daerah%20Istilah,Timur%20disebut%20dengan%20istilah%20Kampung.</ref>. ~~== Kewenangan ==~~ Kewenangan desa merupakan kekuasaan dan tanggungjawab desa sebagai identitas [[hukum]] dalam mengatur dan mengurus desa. Kewenangan desa merupakan dasar bangun jika desa dianalogikan sebagai suatu bangunan. Maka dari itu [[kewenangan]] desa merupakan pondasi atau dasar yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan<ref name="dispmd.bulelengkab.go.id"/><ref name="ReferenceA">Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa</ref> == Lihat pula == * [[Desa di Indonesia]] * [[~~Kelurahan~~Kawasan perkotaan]] ==Rujukan==

Desa: Perbedaan antara revisi