Jerman Nazi: Perbedaan antara revisi

Meskipun Nazi memenangkan dua pemilihan umum Reichstag tahun 1932, partai ini tidak berhasil memperoleh suara mayoritas. Oleh sebab itu, Hitler memimpin pemerintahan koalisi bersama [[Partai Rakyat Nasional Jerman]] yang berhaluan konservatif, walaupun koalisi ini akhirnya berumur pendek.{{sfn|Evans|2003|pp=293, 302}} Pemerintahan koalisi ini terbentuk saat Presiden [[Paul von Hindenburg]] mengangkat Hitler sebagai [[Kanselir Jerman]] yang baru pada 30 Januari 1933, setelah gagalnya Kanselir [[Kurt von Schleicher]] membentuk kabinet yang didukung mayoritas Reichstag. Peristiwa ini dikenal dengan sebutan ''[[Machtergreifung]]'' ("pengambilalihan kekuasaan").{{sfn|Shirer|1960|pp=183–184}}

 

 

Pada bulan Maret 1933, [[Undang-Undang Pemberian Kuasa 1933|Undang-Undang Pemberian Kuasa]] disahkan di Reichstag sebagai amandemen terhadap [[Konstitusi Weimar]] dengan suara 444-94.{{sfn|Evans|2003|p=354}} Amandemen ini memungkinkan Hitler dan kabinetnya untuk mengesahkan undang-undang (bahkan undang-undang yang melanggar konstitusi) tanpa persetujuan presiden atau Reichstag.{{sfn|Evans|2003|p=351}} Undang-undang ini membutuhkan dua pertiga suara agar bisa disahkan, sehingga Nazi menggunakan taktik intimidasi serta menggunakan ketentuan Maklumat Kebakaran Reichstag untuk mencegah partisipasi anggota [[Partai Demokrat Sosial Jerman|Partai Demokrat Sosial]], sedangkan Partai Komunis telah dilarang.{{sfn|Shirer|1960|p=196}}{{sfn|Evans|2003|p=336}} Pada tanggal 10 Mei, pemerintah menyita aset Partai Demokrat Sosial, dan partai tersebut kemudian dilarang pada 22 Juni.{{sfn|Evans|2003|pp=358–359}} Pada 21 Juni, SA menggeledah kantor Partai Rakyat Nasional Jerman (bekas rekan koalisi NSDAP) dan membubarkannya pada tanggal 29 Juni. Partai-partai politik besar yang tersisa kemudian juga dibubarkan. Pada tanggal 14 Juli 1933, Jerman menjadi [[negara satu partai]] dengan disahkannya undang-undang yang menetapkan NSDAP sebagai satu-satunya partai resmi di Jerman. Pendirian partai-partai baru juga dinyatakan ilegal, dan semua partai politik lainnya yang belum bubar juga dilarang.{{sfn|Shirer|1960|p=201}} Undang-Undang Pemberian Kuasa kelak berfungsi sebagai landasan hukum kediktatoran yang diciptakan NSDAP.{{sfn|Shirer|1960|p=199}} Pemilu lanjutan pada [[Pemilihan umum Jerman November 1933|November 1933]], [[Pemilihan umum dan referendum Jerman 1936|1936]], dan [[Pemilihan umum dan referendum Jerman 1938|1938]] dikendalikan oleh Nazi; hanya anggota NSDAP dan segelintir kandidat independen yang terpilih.{{sfn|Evans|2005|pp=109, 637}}