Revisi per 15 Februari 2023 05.01 lihat sumber Aymaan Moyassar (bicara \| kontrib) 114 suntingan k →Sejarah Tag: halaman dengan galat kutipan Suntingan perangkat seluler Suntingan aplikasi seluler Suntingan aplikasi Android ← Revisi sebelumnya		Revisi per 15 Februari 2023 07.51 lihat sumber Aymaan Moyassar (bicara \| kontrib) 114 suntingan k →Sejarah: Perbaikan kesalahan ketik Tag: halaman dengan galat kutipan Suntingan perangkat seluler Suntingan aplikasi seluler Suntingan aplikasi Android Revisi selanjutnya →
Baris 17: Paro utara negara ini dikuasai [[Jerman]] pada tahun 1884 sebagai [[Nugini Jerman]]. Selama [[Perang Dunia I]], paro selatan daratan negara ini diduduki Australia, yang telah mulai memerintah Nugini Britania dengan mengembalikan nama semulanya menjadi Papua pada tahun 1904. Setelah Perang Dunia I, Australia diberi [[Mandat Liga Bangsa-Bangsa\|mandat]] untuk memerintah bekas Nugini Jerman oleh [[Liga Bangsa-Bangsa]]. Sebaliknya, Papua dianggap sebagai Wilayah Eksternal Persemakmuran Australia, meskipun secara hukum masih milik Britania. Hal ini menjadi sebuah isu yang penting bagi sistem hukum negara itu pasca-kemerdekaannya pada 1975. Perbedaan dalam status hukum memberikan arti bahwa '''Papua''' dan '''New Guinea''' memiliki pemerintah yang sepenuhnya terpisah, yang kedua-duanya dikendalikan oleh Australia. [[Kampanye Nugini]] (1942-1945) adalah salah satu kampanye militer besar pada Perang Dunia II. Hampir 216.000 tentara darat-laut-udara Jepang, Australia, dan Amerika tewas selama Kampanye Nugini.<ref>"[http://ajrp.awm.gov.au/ajrp/remember.nsf/pages/NT000027A2 Mengenang Perang di Nugini] {{Webarchive\|url=https://web.archive.org/web/20091011112729/http://ajrp.awm.gov.au/ajrp/remember.nsf/pages/NT000027A2 \|date=2009-10-11 }}". Australian War Memorial.</ref> Dua teritori itu akhirnya dipadukan menjadi [[Teritori Papua dan Nugini]] setelah [[Perang Dunia II]], yang kemudian disederhanakan menjadi "Papua Nugini", sehingga membuat administrasi Papua menjadi terbuka bagi penglihatan dan pengawasan [[Perserikatan Bangsa-Bangsa]]. Tetapi, kelembagaan tertentu<ref>Misalnya, ''Creditors Remedies Act (Papua),'' Bab 47 dari ''Revised Laws of Papua New Guinea''.</ref> terus saja berlaku hanya di satu dari dua wilayah. Masalah yang rumit bermunculan saat itu, yakni penyesuaian bekas perbatasan antara provinsi yang saling berbatasan langsung, sehubungan dengan akses jalan dan kelompok bahasa, sehingga undang-undang tersebut berlaku hanya pada satu sisi dari suatu batas yang tidak lagi ada. Papua Nugini memperoleh kemerdekaannya tanpa peperangan dari [[Australia]] pada 16 September 1975, kendati demikian, Papua Nugini dan Australia tetap bertalian dekat (Australia masih menjadi penyumbang bantuan dwipihak terbesar bagi Papua Nugini).

Papua Nugini: Perbedaan antara revisi