Papua Nugini: Perbedaan antara revisi

Semua produk hukum (statuta) yang diberlakukan oleh parlemen haruslah sesuai dengan konstitusi. Lembaga peradilan memiliki jurisdiksiyurisdiksi untuk mengatur kekonstitusionalan statuta, baik itu yang dipersengketakan di hadapan mereka, atau pada permohonan rujukan di mana tidak ada persengketaan, melainkan hanya menjadi pertanyaan abstrak hukum. Merupakan hal yang tak lazim di antara negara-negara berkembang, bahwa cabang judikatifyudikatif pemerintah di Papua Nugini cukup mandiri dan memiliki pengaruh lebih, dan pemerintah-pemerintah eksekutif yang silih berganti selalu saja menghormati otoritas ini.

[[Hukum Umum]] Papua Nugini — mengandung hukum umum Australia yang diterima pada 16 September 1975 (hari kemerdekaan), dan kemudian menjadi dasar keputusan-keputusan lembaga peradilan Papua Nugini sendiri. Lembaga-lembaga peradilan diarahkan oleh Konstitusi dan, kemudian,yang pada masa-masa berikutnya diharap dapat memberi perhatian lebih terhadap ''undang-undang di bawahnyakonservatif'', untuk menyerap risalah "adat" komunitas tradisional, dengan suatu pandangan untuk menentukan adat-adat mana saja yang dianggap lazim bagi seluruh kawasan di negara ini dan dapat saja dinyatakan sebagai bagian dari undang-undang bawahan ini. Praktiknya, hal ini terbukti sukar diterapkan dan sering kali diabaikan. Statuta-Faktanya, penerimaan dan penerapan statuta secaralebih luasbanyak diterimadiambil dari jurisdiksiyurisdiksi seberang lautan, terutama Australia dan Inggris. Advokasi di lembaga-lembaga peradilan mengikuti pola yang merugikan dari negara-negara lain yang menerapkan hukum umum.