Daerah Otonom Tibet: Perbedaan antara revisi

 

Pada tahun 1949, [[Mao Zedong]] menjadi pemimpin Tiongkok. Mao dan para pemimpin Tiongkok berpikir bahwa Tiongkok harus mendapatkan kembali kendali atas Tibet, dan pada tahun 1950, pasukan Tiongkok memasuki bagian timur Tibet. Mao Zedong adalah seorang [[komunis]], dan berpikir bahwa banyak hal tentang cara orang Tibet menjalani kehidupan mereka harus berbeda. Komunis Tiongkok tidak menyukai seberapa besar kekuasaan Dalai Lama, aliran Gelug, dan kelompok-kelompok Buddha pada umumnya terhadap masyarakat Tibet, dan mereka ingin mereformasi cara kepemilikan tanah di Tibet. Perubahan yang dilakukan Partai Komunis Tiongkok di Tibet dipaksakan dengan kekerasan, dan masyarakat Tibet mulai memberontak terhadap pemerintah Tiongkok. Tiongkok merespons dengan mengirimkan banyak pasukan pada tahun 1959, memaksa [[Dalai Lama]] dan ribuan orang Tibet lainnya untuk mengungsi ke negara lain. Dalai Lama memulai pemerintahan di pengasingan di India. Antara tahun 1959 dan 1961, sebagian besar biara di Tibet dihancurkan, dan [[Partai Komunis Tiongkok]] mendapatkan kendali atas kehidupan masyarakat Tibet. Tiongkok meresmikan pembagian administratif dari bagian Tibet yang disebut Wilayah Otonomi Tibet pada tahun 1965, meskipun etnis Tibet tidak memiliki banyak suara dalam menjalankan wilayah ini. Pemerintah Tiongkok telah mendorong sejumlah besar orang Han Tiongkok untuk menetap di Tibet. Kelompok-kelompok di luar Tiongkok seperti Human Rights Watch berpendapat bahwa pemerintah Tiongkok menindas warga Tibet dan menyebabkan mereka kehilangan budaya mereka.<ref>{{cite web|url=https://www.hrw.org/asia/china-and-tibet|title=China and Tibet|publisher=Human Rights Watch}}</ref>

 

== Galeri ==