Patologi birokrasi: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
k mengembangkan artikel |
k mengembangkan artikel |
||
Baris 2:
'''Patologi birokrasi''' atau '''penyakit birokrasi''' merupakan [[Perilaku menyimpang|penyimpangan]]-penyimpangan yang terjadi di dalam suatu [[birokrasi]]. Penyebab timbulnya patologi birokrasi adalah adanya interaksi yang salah antara struktur dan faktor-faktor [[lingkungan]] birokrasi. Kesalahan yang timbul pada umumnya adalah terbentuknya hubungan yang berlebihan. Patologi birokrasi umumnya merupakan hasil dari rantai [[hierarki]] yang panjang, adanya [[spesialisasi]] dan formalisasi birokrasi serta [[kinerja]] birokrasi yang tidak sejalan. Dampak yang ditimbulkan oleh patologi birokrasi adalah [[paternalisme]], bertambahnya [[anggaran]] dalam jumlah besar, [[prosedur]] yang rumit dan bertele-tele, pemecahan birokrasi, atau birokrasi menjadi sangat kompleks.<ref>{{Cite book|last=Yuniningsih, dkk.|date=2018|url=https://core.ac.uk/download/pdf/159125734.pdf|title=Etika Administrasi Publik|location=Semarang|publisher=Program Studi Doktor Administrasi Publik Press FISIP-UDIP|isbn=978-602-73643-7-0|pages=93|url-status=live}}</ref>
Patologi birokrasi bisa berpengaruh dengan [[kinerja]] para birokrat secara langsung atau tidak langsung. selain itu patologi birokrasi di golongkan menjadi lima macam yaitu patologi yang muncul karena faktor manajerial para pejabat yang berada dilingkungan birokrat, selain itu karena faktor kurangnya pengetahuan, perilaku para pejabat birokrasi yang melanggar aturan, patologi yang dimanfaatkan para pejabat birokrat dalam hal negatif serta terjadi karena kondisi internal diberbagai [[instansi pemerintah]].<ref>{{Cite web|title=P atologi Birokrasi di Indonesia, Bagaimana Mengatasinya?|url=https://kumparan.com/wahyu-risti-bunga-nadia/patologi-birokrasi-di-indonesia-bagaimana-mengatasinya-1y8bu6bzb6q|website=kumparan|language=id-ID|access-date=2023-02-25}}</ref> Patologi birokrasi yang sering terjadi di indonesia yaitu kasus [[korupsi]] [[kolusi]] dan [[nepotisme]] (KKN). tindakan tersebut merupakan perilaku yang melanggar hukum. dalam pelayanan publik sering ditemukan adanya patologi, dalam hal ini sangat dibutuhkannya peran pemerintah.<ref>{{Cite web|title=Maraknya Patologi Birokrasi di Indonesia|url=https://thecolumnist.id/artikel/maraknya-patologi-birokrasi-di-indonesia-2112|website=The Columnist|language=id|access-date=2023-02-25}}</ref>
mengingat maraknya patologi birokrasi di indonesia, adapun upaya pencegahan patologi birokrasi yang dapat dilakukan yaitu melalui reformasi administrasi pelayanan baik, upaya tersebut mempunyai tujuan untuk membentuk para aparatur negara agar lebih efektif dan efisien, dan bertujuan untuk melepas para aparatur negara dari adanya korupsi kolusi dan nepotisme (KKN), tujuan-tujuan tersebut diyakini dapat mewujudkan dan memberikan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat.<ref>{{Cite journal|last=Ulhak|first=Zia|last2=Satriadin|first2=Arif|date=2017-12-11|title=PENCEGAHAN PATOLOGI BIROKRASI MELALUI REFORMASI ADMINISTRASI PELAYANAN PUBLIK|url=https://administrasistisip.ejournal.web.id/index.php/administrasistisip/article/view/106|journal=Jurnal Ilmiah Administrasi Negara|language=en|volume=14|issue=3|issn=2085-1804}}</ref>
== Referensi ==
<references />
| |||