Reformasi administrasi: Perbedaan antara revisi

'''Reformasi Administrasi''' ''(''dalam [[bahasa Inggris]]'': administrative reform)'' adalah sebuah perubahan terstuktur mengenai suatu sistem administrasi dalam usaha membawa perubahan besar-besaran dalam sistem [[Birokrasi|birokrasi.]] sehingga menjadi lebih efektif. <ref>{{Cite web|title=REFORMASI ADMINISTRASI HARUS BERKELANJUTAN DAN MEMILIKI TUJUAN YANG JELAS {{!}} Universitas Negeri Yogyakarta|url=https://www.uny.ac.id/id/berita/reformasi-administrasi-harus-berkelanjutan-dan-memiliki-tujuan-yang-jelas|website=www.uny.ac.id|access-date=2023-02-25}}</ref>

* Menurut Lee dan Samonte (Nasucha, 2004), reformasi administrasi memerlukanadalah suatu perubahan atau inovasi yang dibuat dan dilaksanakan segera untuk membuat sistem administrasi saat ini menjadi agen yang lebih efektif untuk perubahan sosial dan alat yang dapat lebih menjelaskan keberadaan politik., tumpang tindih sosial, dan ekonomi.

1. Kurangnya partisipasi para pejabat tinggi seperti Presiden, Perdana Menteri, dan sejenisnya tidakdalam memilikimemberikan dukungan serta pengaruh terhadap politik;

2. KebijakanPengimplementasian kebijakan-kebijakkan dari luar sangat mudah di implementasikanlakukan;

3. SasaranAdanya sasaran yang tidak realistis;

4. TidakKurangnya pedulitanggapan terhadap reaksi-reaksi yang di berikan oleh kelompok penentang;

5. Tidak adanya pendekatan yang menyakinkan (bimbang pendekatan) kepadaterhadap kelompok penekan;

6. PerencanaanAdanya yangkesalahan salahperencanaan dalam implementasi;

7. SumberKurangnga dayapengelolaan tidaksumber mampu di olahdaya dengan baik;

8. KurangnyaTidak feedbackada ataunya mekanisme pemberian umpan balik; atau feedback