Revisi per 17 Juni 2009 06.20 sunting Soediro Dalang (bicara \| kontrib) 2 suntingan Tidak ada ringkasan suntingan ← Revisi sebelumnya		Revisi per 17 Juni 2009 07.34 sunting balikkan 219.83.74.20 (bicara) Ruang Lingkup Kekayaan Negara Revisi selanjutnya →
Baris 1: ~~Empat hal yang harus disikapi dengan positif dalam kehidupan seseorang adalah sebagai berikut:~~ 1. '''Ruang Lingkup Kekayaan Negara? Pertama, hal yang harus dilupakan.Termasuk dalam hal ini adalah apa saja yang tidak menyenangkan, sesuatu yang jika diingat justru akan memperlemah semangat hidup dan mematikan aspirasi. Kegagalan masa lalu, kekecewaan karena perlakuan yang kurang menyenangkan, dan lain-lain termasuk dalam kelompok ini. Ruang lingkup kekayaan negara meliputi: Kekayaan Yang Dimiliki Pemerintah (Domain Privat) dan Kekayaan Yang Dikuasai Pemerintah (Domain Publik) Kedua, hal yang harus difikirkan.Dalam hal ini terutama menyangkut planning kehidupan, baik jangka pendek, sedang, maupun panjang. Jika kita tidak mau berfikir dalam penentuan planning kehidupan kita, maka kita akan menyesal di kemudian hari. 1. Ruang Lingkup Kekayaan Negara? Ketiga, adalah hal yang harus drenungkan. Pada saat tertentu kita perlu merenungi hidup kita, berapa umur kita, apa yang sudah kita capai, seberapa besar kemungkinan kita untuk meningkatkan SDM, apa yang urgen dalam hidup dan lain-lain termasuk dalam hal ini. Mereka yang tidak pernah merenung akan melalui hidup dengan tanpa makna, sebuah ritual yang statis dan tanpa jiwa. Ruang lingkup kekayaan negara meliputi: Kekayaan Yang Dimiliki Pemerintah (Domain Privat) dan Kekayaan Yang Dikuasai Pemerintah (Domain Publik) Hal yang ke-empat adalah sesuatu yang harus dijalani. Ini adalah bagian hidup yang tak perlu difikirkan, direnungkan, bahkan sama sekali tak boleh dilupakan. Proses kehidupan yang dimulai dari lahir, tumbuh berkembang, sakit, dan suatu saat menjadi tua lalu mati, adalah sesuatu yang hanya dapat dijalani tanpa kompromi. Penjelasan: Mereka yang gagal bukanlah mereka yang miskin hingga tua, atau menjadi warga masyarakat kelas marginal. Mereka yang gagal dalam hidup adalah mereka yang salah menempatkan hal-hal tersebut di atas di dalam menjalani kehidupan. A. Kekayaan Yang Dimiliki Pemerintah (Domain Privat); Pengelolaan Kekayaan Negara yang dimiliki Pemerintah bersumber pada pasal 23 UUD 1945, dan selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara beserta peraturan pelaksanaannya, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Kekayaan Negara yang dimiliki pemerintah dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu: Kekayaan yang tidak dipisahkan dan Kekayaan yang dipisahkan. • Kekayaan yang''' tidak dipisahkan Kekayaan yang tidak dipisahkan, yang selanjutnya disebut Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D), terdiri dari barang yang diperoleh/dibeli atas beban APBN/APBD dan barang yang berasal dari perolehan lain yang sah meliputi barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis, diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak, diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang, dan diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dasar hukum pengelolaan kekayaan Negara yang tidak dipisahkan mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (6) UU No.1 Tahun 2004. • Kekayaan yang dipisahkan Kekayaan yang dipisahkan, yang selanjutnya disebut Investasi Pemerintah terdiri dari Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perseroan Terbatas lainnya, dan Badan Hukum Milik Pemerintah lainnya. Investasi Pemerintah dimaksud dapat bersumber dari APBN/D maupun bersumber selain dari APBN/D, misalnya hasil kapitalisasi cadangan dan kapitalisasi pinjaman. Dasar hukum pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 yang pelaksanaannya diatur dalam peraturan pemerintah tentang pengelolaan investasi pemerintah sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 41 ayat (3) Undang-Undang No.1 Tahun 2004. B. Kekayaan Yang Dikuasai Negara (Domain Publik) • Kekayaan yang dikuasai Negara (domain publik) bersumber pada pasal 33 UUD 1945 meliputi “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. • Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya meliputi permukaan bumi (tanah), tubuh bumi (bawah tanah dan bawah air), dan ruang angkasa (di atas tanah dan di atas air). • Pengaturan mengenai pengelolaan kekayaan yang dikuasai Negara selama ini diatur secara terpisah-pisah dalam bentuk undang-undang yang mengatur sumber daya agraria dan sumber daya alam beserta peraturan pelaksanaannya. • Kekayaan yang dikuasai Negara (domain publik) ini dikelola dalam rangka pelaksanaan kekuasaan Negara untuk menjamin bahwa kekayaan tersebut digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Wikipedia:Bak pasir: Perbedaan antara revisi