Demokrasi kesukuan: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
membetulkan ejaan |
menambahkan pranala |
||
Baris 3:
Demokrasi Kesukuan, menurut penggagasnya, [[Sem Karoba]], adalah sebuah [[demokrasi]] yang tidak mengenal [[partai politik]], karena partai politik pada dasarnya dibentuk untuk membangun aliansi, afiliasi dan aosisiasi satu orang dengan yang lainnya. Masyarakat Adat di dalam suku-suku sudah memiliki aliansi, afiliasi dan [[asosiasi]], maka demokrasi yang dibangun berdasarkan suku, dibangun atas dasar kondisi real dimaksud.
Demokrasi Kesukuan juga disebut sebagai [[demokrasi holistik]], yaitu demokrasi untuk segenap komunitas makhluk, karena di dalam parlemen Demokrasi Kesukuan, setiap [[suku]] diwakili, dan di dalam setiap suku, setiap [[marga]] atau [[klan]] diwakili, di samping itu, setiap [[komunitas makhluk]] selain manusia seperti komunitas makhluk roh, tumbuhan, hewan, benda alam dan unsur alam juga memiliki masing-masing satu kursi di parlemen, sehingga suara-suara mereka turut didengarkan dan dipertimbangkan dalam sidang-sidang parlemen.
Menurut Sem Karoba, Demokrasi Kesukuan merupakan demokrasi yang berlaku di dalam suku-suku.<ref>Karoba, S.,: "Demokrasi Kesukuan: Suatu Pengantar", [[2008]] halaman 113.</ref> yaitu demokrasi yang secara murni beroperasi di dalam lingkungan batas wilayah, hukum adat, dan sistem kepemimpinan suku, seperti yang sudah terjadi nyata dan alamiah di dalam suku-suku di seluruh dunia. Di atas suku baru dibentuk [[konfederasi suku]] untuk melayani kepentingan [[nasional]] dan [[internasional]], berdasarkan kesamaan dan kemiripan serta berdasarkan kepentingan [[sosial]], [[ekonomi]] dan [[politik]]. Bisa juga berdasarkan kesamaan [[wilayah adat]]. Suku-suku dan konfederasi ini dapat mengirimkan wakil-wakilnya ke tingkat nasional dan menjadi senator, ataupun dapat mencalonkan wakilnya untuk berkampanye menjadi [[anggota parlemen]] atau menjadi [[pejabat pemerintah]] di tingkat nasional.
| |||