Rekayasa demografi: Perbedaan antara revisi

Upaya Israel untuk memastikan mayoritas Yahudi telah mempengaruhi kebijakannya terhadap [[Wilayah pendudukan Israel|wilayah-wilayah yang diduduki Israel]] dari waktu ke waktu. [[David Ben-Gurion]] pada awalnya mendukung penarikan diri karena tingkat kelahiran yang jauh lebih tinggi dari penduduk Palestina di wilayah-wilayah yang baru diduduki dan "untuk menjamin kelangsungan hidup, sebuah negara Yahudi harus setiap saat mempertahankan mayoritas Yahudi yang tak tergoyahkan di dalam perbatasannya sendiri".{{Sfn|Morland|2016|p=155}} [[Yigal Allon]] mendukung untuk mempertahankan [[Lembah Yordania]], yang jarang penduduknya, sementara mengizinkan otonomi untuk sisa Tepi Barat yang lebih padat penduduknya sehingga "Hasilnya akan menjadi Seluruh Tanah secara strategis dan sebuah negara Yahudi secara demografis".{{Sfn|Morland|2016|p=156}} Imigrasi Yahudi Rusia dalam skala besar ke Israel diharapkan, oleh sayap kanan Israel yang lebih menyukai mempertahankan wilayah-wilayah itu, menjadi penyangga yang cukup untuk memungkinkan penyerapan wilayah-wilayah itu dan mempertahankan mayoritas Yahudi.{{Sfn|Morland|2016|p=155}} [[Tembok Pemisah Israel|Pembatas Tepi Barat]] mengikuti rute untuk memaksimalkan masuknya pemukim Yahudi di Tepi Barat dan meminimalkan penduduk Palestina, dengan [[Ariel Sharon]] mengatakan kepada [[Arnon Soffer]] "Bagi dunia, ini adalah pagar keamanan, tetapi bagi Anda dan saya, Arnon, ini adalah pagar demografi."{{Sfn|Morland|2016|p=159}}

 

 

Laporan tahun 2017 oleh [[Richard A. Falk]], [[Emeritus|professor emeritus]] [[hukum internasional]] di [[Universitas Princeton|Princeton University]], dan Virginia Tilley, seorang ilmuwan politik dari [[Southern Illinois University Carbondale]], menulis bahwa "Kebijakan umum pertama Israel adalah salah satu rekayasa demografi, untuk membangun dan mempertahankan mayoritas Yahudi yang luar biasa."<ref>{{Cite journal|date=2020-07-22|title=Falk & Tilley (ECSWA), Israel Practices towards the Palestinian People and the Question of Apartheid|journal=The Palestine Yearbook of International Law Online|publisher=Brill|volume=20|issue=1|page=233|doi=10.1163/22116141_020010010|issn=2211-6141}}</ref>