Dampak pandemi Covid-19 terhadap migrasi: Perbedaan antara revisi

Pandemi COVID-19 telah berdampak pada para migran di seluruh dunia. Para migran berketerampilan rendah, pengungsi, dan migran yang mengungsi di dalam negeri memiliki risiko lebih tinggi untuk tertular virus ini. Pandemi ini juga memperparah bahaya dari rute migrasi yang sudah berbahaya. Sejak merebaknya COVID-19, organisasi-organisasi internasional telah mencatat adanya lonjakan pelanggaran hak asasi manusia yang diderita oleh para migran, terutama di Afrika, Amerika Latin, dan Asia. Pembatasan perjalanan, yang diberlakukan sebagai langkah untuk mengendalikan virus, telah mengakibatkan peningkatan "migran terdampar," yaitu individu yang ingin kembali ke negara asal mereka tetapi tidak bisa.

Pekerja migran berketerampilan rendah terjangkit pandemi dengan jumlah yang lebih banyak dibandingkan warga negara. Menurut Organisasi Internasional untuk Migrasi, sebuah badan yang berafiliasi dengan PBB, kemiskinan adalah penyebab utama penyebaran COVID-19 di antara populasi migran dibandingkan dengan warga negara. Pekerja migran berpenghasilan rendah cenderung tinggal di perumahan yang padat, melakukan pekerjaan berat, dan makan dengan buruk, yang semuanya membuat mereka berisiko lebih tinggi tertular COVID-19. Persentase pekerja imigran yang hidup dalam kemiskinan cukup tinggi di beberapa negara OECD (32 persen di Spanyol, 25 persen di Amerika Serikat, dan 30 persen di Italia pada tahun 2017). Pengangguran yang dipicu oleh pandemi telah mempengaruhi warga negara dan migran, tetapi karena migran tidak mendapat manfaat dari paket bantuan pemerintah, mereka menjadi lebih miskin dan oleh karena itu lebih mungkin tertular virus. Selain itu, para migran berupah rendah memiliki keakraban yang terbatas dengan sumber daya kesehatan yang tersedia, baik karena kendala bahasa atau karena mereka memiliki paparan yang terbatas terhadap arahan medis resmi. Pekerja migran berpenghasilan rendah juga tidak memiliki akses terhadap asuransi kesehatan yang sama dengan warga negara. Selain itu, pekerja migran memiliki jumlah yang terlalu banyak di sektor-sektor yang dianggap penting, baik karena mereka cenderung bekerja di sektor infrastruktur (pada tahun 2020, 69% dari seluruh pekerja migran di Amerika Serikat bekerja di pekerjaan infrastruktur yang penting), dan karena mereka cenderung bekerja di pekerjaan yang tidak memungkinkan untuk melakukan pekerjaan jarak jauh. Di Arab Saudi dan Singapura, pekerja migran mencapai 75 persen dan 94 persen, masing- masing dari semua kasus baru yang dikonfirmasi pada Mei-Juni 2020.

Pengungsi adalah salah satu kelompok yang paling rentan terhadap COVID-19, terutama mereka yang tinggal di kamp-kamp dan tempat penampungan sementara. Mereka berisiko tinggi tertular penyakit karena kemiskinan mereka, kondisi kehidupan yang penuh sesak, terbatasnya akses ke layanan medis, dan tidak termasuk dalam tunjangan yang diberikan kepada warga negara. Pengungsi dan pencari suaka merupakan sekitar 10 persen dari seluruh migran internasional, dan menurut Organisasi Internasional untuk Migrasi, 20 negara dengan jumlah infeksi COVID-19 tertinggi adalah rumah bagi 9,2 juta pengungsi, hampir setengah dari seluruh pengungsi di seluruh dunia. Para migran yang mengungsi secara internal - individu yang mengungsi di dalam negaranya sendiri - juga rentan. Pada akhir tahun 2019, terdapat 50,8 juta orang yang menjadi pengungsi internal, 45,7 juta di antaranya karena konflik dan 5,1 juta karena bencana. Para pengungsi internal ini sangat rentan terhadap pandemi, terutama mereka yang berusia di atas 60 tahun, yang jumlahnya mencapai 3,7 juta orang.

Bahkan setelah merebaknya COVID-19, para migran terus menyeberangi Mediterania Tengah, yang digambarkan oleh Organisasi Internasional untuk Migrasi sebagai rute migrasi maritim paling berbahaya di seluruh dunia. Diperkirakan 4.056 orang mencoba melakukan penyeberangan ini pada Agustus 2020 (naik dari 3.477 orang pada bulan yang sama di tahun 2019), meskipun penutupan pelabuhan dan penangguhan operasi pencarian dan penyelamatan di Italia, sebagai respons terhadap COVID-19, telah membuat penyeberangan ini menjadi lebih berbahaya daripada sebelumnya. Sekitar 283 orang diketahui telah meninggal di rute ini antara bulan Maret dan Agustus 2020, dan kurangnya kapal penyelamat menunjukkan bahwa lebih banyak lagi kecelakaan kapal yang luput dari perhatian.

Mixed Migration Centre (MMC), sebuah lembaga nirlaba yang berfokus pada hak asasi manusia para migran, menemukan bahwa para migran melaporkan adanya peningkatan pelecehan dan pelanggaran hak asasi manusia sejak dimulainya pandemi. Antara Juli dan Agustus 2020, MMC mensurvei 3.569 responden di Afrika, Amerika Latin, dan Asia, dan menemukan bahwa sejak pandemi COVID-19 dimulai, para migran menghadapi peningkatan risiko penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, deportasi, pencurian, penyuapan dan pemerasan, kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi seksual, dan eksploitasi tenaga kerja. Sebagian besar responden di Afrika Timur (65%) dan Amerika Latin (55%) merasakan adanya peningkatan penangkapan dan penahanan sewenang-wenang. Meskipun proporsi responden yang melaporkan peningkatan tersebut lebih rendah di Asia secara keseluruhan (33%), mayoritas responden di Malaysia (82%) merasakan adanya peningkatan risiko ditangkap dan dipenjara. Para migran juga sering berada di garis depan dalam uji coba vaksin, sebagai sukarelawan. Mereka juga melakukan pekerjaan penting pada saat yang sama, seperti peran perawatan kesehatan yang mungkin kekurangan tenaga kerja.[5] Para migran sangat penting dalam respons pandemi, namun mereka lebih banyak menjadi sasaran dan didiskriminasi. Oleh karena itu, Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) pada tahun 2020 berpendapat bahwa memerangi xenofobia adalah kunci untuk memperbaiki kehidupan para migran. Migran menstimulasi perekonomian, dan diperlukan untuk pemulihan pasca COVID-19. Pada tahun 2020 di seluruh dunia diperkirakan ada 2,7 juta migran yang terdampar. Diperkirakan juga bahwa pada tahun 2020, pandemi telah menghambat migrasi sebesar 27 persen. Para migran dalam banyak kasus menjadi terdampar, tidak dapat bekerja, tidak dapat mengakses layanan kesehatan, atau tidak dapat memperbarui status hukum mereka. 19 hingga 30 juta orang di seluruh dunia juga terdorong ke dalam kemiskinan ekstrem pada tahun 2020, yang mengancam terjadinya kelangkaan pangan hingga dua kali lipat.

Para pekerja migran di laut menghadapi lebih banyak risiko kesehatan akibat tindakan COVID-19. Sejumlah besar pekerja laut, termasuk nelayan dan pegawai kapal pesiar terdampar di laut selama berbulan-bulan akibat penutupan pelabuhan dan larangan bepergian. Masalah kesehatan mental menjadi perhatian utama dengan banyaknya kasus bunuh diri yang dilaporkan di kalangan pekerja laut. Perserikatan Bangsa-Bangsa bahkan meminta negara-negara untuk mempertimbangkan pekerja laut sebagai pekerja esensial, untuk memungkinkan mereka melakukan rotasi dari perjalanan laut mereka. Bagi para migran yang terdampar di laut, akses terhadap layanan kesehatan, produk kebersihan yang layak, dan tempat tinggal menjadi perhatian penting. Kondisi ini tentu saja dikombinasikan dengan situasi yang sudah berbahaya.

Para migran yang tinggal di kamp-kamp menghadapi risiko penularan dan penularan COVID-19 yang jauh lebih tinggi. Kehidupan di kamp-kamp ini ditandai dengan kepadatan penduduk, sanitasi yang tidak memadai, gizi buruk, dan layanan kesehatan yang sangat buruk.[6] Peningkatan kasus COVID-19 dilaporkan terjadi di kamp-kamp migran dan pengungsi pada tahun 2020 di Bangladesh dan Etiopia, Kematian akibat COVID-19 di kamp-kamp juga dilaporkan di Jerman, Malaysia, dan kamp-kamp di negara-negara Dewan Kerja Sama Teluk, serta di Singapura. Kematian akibat COVID-19 di kamp- kamp dilaporkan pada tahun 2020 di Amerika Serikat dan Bangladesh. Orang-orang yang tinggal di kamp-kamp ini pada dasarnya tinggal di daerah kumuh yang penuh sesak, di mana jarak tidak memungkinkan, bahkan dengan akses yang terbatas bahkan untuk mendapatkan air dan kebutuhan dasar lainnya.

Pemerintah di seluruh dunia telah mengeluarkan pembatasan migrasi, termasuk larangan mutlak untuk melakukan perjalanan. Organisasi Internasional untuk Migrasi mencatat bahwa hingga Juni 2020, total 216 negara telah menetapkan lebih dari 45.300 pembatasan perjalanan untuk menahan penyebaran COVID-19. Dari 763 bandara yang disurvei di seluruh dunia, 69 persen ditutup sebagian atau seluruhnya. Lebih dari 80 persen penyeberangan perbatasan darat ditutup sebagian atau seluruhnya. Pemberlakuan penutupan dan pelarangan ini menyebabkan sejumlah besar migran terdampar, yang berarti mereka ingin tetapi tidak dapat kembali ke rumah. Para migran yang terdampar ini termasuk pekerja musiman, pelajar internasional, pemegang visa sementara, dan migran yang melakukan perjalanan untuk berobat. Para migran ini sering kali tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan pemerintah karena status migrasi mereka, yang mengakibatkan ratusan keluarga jatuh ke dalam kemiskinan ekstrem. Orang-orang yang bekerja di laut ("pelaut") menghadapi masalah mobilitas tambahan karena pembatasan perjalanan akibat COVID-19. Sejumlah besar personel maritim, termasuk nelayan dan karyawan di kapal pesiar dan kapal kargo, telah terdampar di laut Selama berbulan-bulan.