Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Aadne Schneider (bicara | kontrib)
→‎Pengunduran diri dari Perserikatan Bangsa Bangsa (1965-1966): Indonesia tidak pernah secara resmi keluar dari PBB, namun hal itu dilakukan sebagai klaim pemerintah pada waktu itu. Indonesia hanya keluar secara de facto, keluar dari sidang umum PBB selama 1 tahun.
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
Aadne Schneider (bicara | kontrib)
→‎Isu Pengunduran diri dari Perserikatan Bangsa Bangsa (1965-1966): Gantikan menjadi Isu Pengunduran diri dari PBB (1965-1966) karena pengunduran diri tersebut bukan secara resmi, melainkan hal yang dilakukan oleh Pemerintah RI saja. Tidak ada pemilihan umum agar Indonesia kembali menjadi anggota PBB.
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
Baris 22:
Tanggung jawab dari perwakilan diplomatik Indonesia ini adalah untuk mewakilkan seluruh kepentingan Indonesia di PBB termasuk dalam berbagai isu [[keamanan internasional]], [[perlucutan senjata]], [[hak asasi manusia]], masalah [[kemanusiaan]], [[lingkungan hidup]], [[buruh]], [[kerjasama ekonomi]] dan [[pembangunan]] internasional, [[perdagangan internasional]], [[kerjasama Selatan-Selatan]], [[transfer teknologi]], [[hak kekayaan intelektual]], [[telekomunikasi]], [[kesehatan]] dan [[meteorologi]].<ref>{{cite web|author=Perwakilan Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa Bangsa, Organisasi Perdagangan Dunia dan organisasi internasional lainnya di Jenewa|title=About the Permanent Mission|url=http://www.mission-indonesia.org/about/1|accessdate=2 June 2012}}</ref>
 
== Isu Pengunduran diri dari Perserikatan Bangsa Bangsa (1965-1966) ==
{{main|CONEFO}}
Pada masa [[Konfrontasi Indonesia-Malaysia]] pada 7 Januari tahun 1965, sebagai reaksi atas terpilihnya [[Malaysia]] sebagai anggota tidak tetap [[Dewan Keamanan PBB]], [[Soekarno]] marah dan memutuskan agar Indonesia mundur dari PBB secara ''de facto''.<ref>{{cite news|url=https://www.rappler.com/world/regions/asia-pacific/indonesia/bahasa/englishedition/143883-united-nations-withdrawal-philippines-duterte|title=What happened when Indonesia 'withdrew' from the United Nations|author=Gutierrez, Natashya|work=Rappler|date=2016-08-22|access-date=2023-04-20|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20161101151415/https://www.rappler.com/world/regions/asia-pacific/indonesia/bahasa/englishedition/143883-united-nations-withdrawal-philippines-duterte|archive-date=2023-04-20}}</ref> Soekarno mendirikan [[CONEFO]], didukung [[Republik Rakyat Tiongkok]], [[Korea Utara|Republik Demokratik Rakyat Korea]], dan [[Vietnam Utara|Republik Demokratik Vietnam]]. Namun, dalam sebuah telegram bertanggal 19 September 1966, Indonesia memberikan pesan kepada [[Sekretaris Jenderal PBB]] atas keputusannya "untuk melanjutkan kerjasama penuh dengan Perserikatan Bangsa Bangsa, dan untuk melanjutkan partisipasinya dalam sesi ke-21 sidang Majelis Umum PBB". Pada tanggal 28 September 1966, Majelis Umum PBB menindaklanjuti keputusan pemerintah Indonesia tersebut dan mengundang perwakilan Indonesia untuk menghadiri sidang kembali.