Kebutuhan militer juga berlaku untuk senjata,<ref>ArticlePasal 35 of thedari ''Protokol Tambahan I [[Konvensi Jenewa]]'' menyatakan di awal Bagian III bahwa "Aturan-aturan dasar: (1) Dalam setiap konflik bersenjata, hak Pihak dalam konflik untuk memilih metode atau alat perang tidak terbatas. (2) Dilarang menggunakan senjata, proyektil dan bahan serta metode peperangan yang bersifat menyebabkan luka berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu. (3) Dilarang menggunakan cara-cara atau cara-cara peperangan yang dimaksudkan, atau diharapkan, menimbulkan kerusakan lingkungan alam yang meluas, berjangka panjang dan parah."</ref> terutama ketika senjata baru dikembangkan dan digunakan.<ref>Pasal 36 dari Protokol Tambahan I pada Konvensi Jenewa menyatakan bahwa “Senjata baru: Dalam studi, pengembangan, akuisisi atau adopsi senjata baru, sarana atau metode perang, Pihak Peserta Agung berkewajiban untuk menentukan apakah pekerjaannya akan, dalam beberapa atau semua keadaan, dilarang oleh Protokol ini atau oleh peraturan hukum internasional lainnya yang berlaku untuk Pihak Peserta Agung.</ref> Penggunaan ini dipertimbangkan dalam ''[[Ryuichi Shimoda v. The State]]'' (1963):
