Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia: Perbedaan antara revisi

Dewan Perwakilan Daerah merupakan bentuk perwujudan lembaga perwakilan daerah di Indonesia. Lembaga perwakilan daerah, atau biasa disebut majelis tinggi (''upper house'') secara internasional, telah ada sejak lama di Indonesia. Sebelum DPD dibentuk, telah terdapat lembaga Senat RIS, yang mewakili 16 negara bagian RIS. Pada saat yang bersamaan, di Negara Indonesia Timur, terdapat pula Senat Sementara NIT yang mewakili 13 provinsi dalam NIT. Setelah RIS dan NIT dibubarkan, Senat pun ditiadakan, sehingga tidak ada lagi majelis tinggi/lembaga yang merepresentasikan kepentingan daerah di Indonesia. Kemudian, pada tahun 1959, setelah diberlakukannya dekrit presiden dan kembalinya Indonesia pada UUD 1945, Presiden Soekarno membentuk lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, yang didalamnya terdapat kelompok Utusan Daerah. Kelompok ini terdiri dari wakil-wakil provinsi yang dipilih oleh DPRD Provinsi. Kelompok Utusan Daerah akan tetap bertahan hingga tahun 2004,.{{Butuh hinggarujukan}} Utusan Daerah baru digantikan oleh DPDDewan Perwakilan Daerah setelah berlangsungnya [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2004]]. Penggantian ini telah digagas sebelum [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 1999]] sebagai upaya untuk meningkatkan fungsi Utusan Daerah sebagai bagian dari [[Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia]].<ref>{{Cite book|last=Mahmuzar|date=Februari 2019|url=https://repository.uin-suska.ac.id/55664/1/Buku%20Parlemen%20Bikameral%20di%20Negara%20kesatuan%20Studi%20Konstitusional%20Kehadiran%20DPD%20di%20NKRI.pdf|title=Parlemen Bikameral di Negara Kesatuan: Studi Konstitusional Kehadiran DPD di NKRI|location=Bandung|publisher=Penerbit Nusa Media|isbn=978-602-6913-70-8|pages=122-123|url-status=live}}</ref>