Revisi per 26 September 2022 15.11 sunting AABot (bicara \| kontrib) Bot, Pengecualian blokir IP 913.941 suntingan k ~ref Tag: PAWS [2.1] ← Revisi sebelumnya		Revisi per 12 Juni 2023 04.48 sunting balikkan AABot (bicara \| kontrib) Bot, Pengecualian blokir IP 913.941 suntingan k fix Tag: paws [2.2] Revisi selanjutnya →
Baris 1: {{Gaya penulisan}} '''Gugatan permohonan''' atau disebut '''''gugatan voluntair''''' dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 bahwa ''“Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan-badan peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan yuridiksi voluntair.”'' Menjelaskan bahwa ''yuridiksi voluntair'' terkait penyelesaian perkara kepada badan-badan peradilan di mana terdapat penyelesaian masalah bersangkutan.<ref name=":0">{{Cite book\|title=Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970\|url-status=live}}</ref> Maka dapat dikatakan bahwa gugatan permohonan berupa putusan berbentuk penetapan yang hanya berisi diktum yang bersifat deklarator. Permohonan atau ''gugatan'' ''voluntair'' adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditunjukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.<ref>{{Cite book\|date=1994\|title=Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan\|location=Jakarta\|publisher=Mahkamah Agung Republik Indonesia\|url-status=live}}</ref> Baris 18: 2. Berbagai pendapat mengenai ''yuridiksi'' ''voluntair'' * Penetapan MA No. 5 Pen/Sep/1975 (Juni 1973) dalam Kasus Forest Products Corp Ltd menjelaskan bahwa \perjanjian dibuat tidak mengikat Forest Products Corp, Ltd. dan Sah Rapat Umum Pemegang Saham. Pada 27 juni 1972 sejak putusan dijatuhkan. * Putusan Peninjauan Kembali (PK) No/K/AG/1990. Baris 26: * Pendapat Prof. Sudargo Gautama bahwa penyelesaian ''voluntair'' pada suatu perkara, yang mengandung sengketa di antaranya proses ex-parte sudah terjadi; penyelesaian sengketa yang melanggar tata tertib beracara yang baik ''(goede process orde),'' dan juga melanggar asas ''audi alteram partem'' (hak pihak lain untuk membela dan hak mempertahankan kepentingannya);dan padahal semestinya, pihak yang terkena dalam permohonan ''voluntair'' dalam kasus ini, harus didengar sebagai pihak.<ref name=":1" /> * Berdasarkan Putusan MA dalam Putusan MA No. 1210 K/Pdt/1985, 30 Juni 1987, antara lain menegaskan Pengadilan Negeri yang telah ''memeriksa dan memutus permohonan secara voluntair, padahal di dalamnya terkadang sengketa, tidak ada dasar hukumnya.'' Perlu diingat bahwa ''yuridksi'' voluntair tidak termasuk dalam penyelesaian hak. == Referensi ==

Gugatan permohonan: Perbedaan antara revisi