Revisi per 5 November 2022 06.19 sunting Bot5958 (bicara \| kontrib) Bot 29.612 suntingan k Perbarui referensi situs berita Indonesia ← Revisi sebelumnya		Revisi per 12 Juni 2023 06.56 sunting balikkan AABot (bicara \| kontrib) Bot, Pengecualian blokir IP 912.997 suntingan k fix Tag: paws [2.2] Revisi selanjutnya →
Baris 46: Pelantikan sebagai Ketua Dewan Pengawas KPK diawali dengan pembacaan Surat Keputusan Presiden Nomor 140/p Tahun 2019 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas KPK Masa Jabatan 2019-2023. Setelah itu, dilakukan pengambilan sumpah jabatan. Dewan Pengawas merupakan struktur baru di KPK. Keberadaan Dewan Pengawas diatur dalam UU KPK hasil revisi, yakni UU 19 Tahun 2019. Untuk pembentukan Dewan Pengawas yang pertama kali ini, UU mengatur bahwa Presiden menunjuk langsung. Dewan Pengawas bertugas antara lain untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Selain itu, memberi izin penyadapan dan penyitaan, serta menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan KPK. == Referensi ==

Tumpak Hatorangan Panggabean: Perbedaan antara revisi