Pakistan: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Suntingan seluler lanjutan |
Tidak ada ringkasan suntingan Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Suntingan seluler lanjutan |
||
Baris 23:
== Politik ==
Pakistan adalah negara [[Federalisme|federal]] [[republik parlementer]] yang [[Demokrasi|demokratis]], dengan [[Islam di Pakistan|Islam]] sebagai [[agama negara]].<ref name="Article_2">{{cite web |url=http://pakistani.org/pakistan/constitution/part1.html |title=Part I: "Introductory" |website=pakistani.org}}</ref> Pengalaman politik Pakistan pada dasarnya terkait dengan perjuangan umat Islam di anak benua India untuk mendapatkan kembali kekuasaan yang hilang dari penjajahan Inggris.<ref>{{Cite encyclopedia |url=http://www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t236/e0616 |title=Pakistan |last=Hussain |first=Rizwan |encyclopedia=The Oxford Encyclopedia of the Islamic World |quote=Hence, Pakistan's political experience is integrally related to the struggle of Indian Muslims to find an autonomous political center after their loss of power to the British in the early nineteenth century.}}</ref> Konstitusi pertama diadopsi pada tahun 1956 tetapi ditangguhkan oleh [[Muhammad Ayub Khan|Ayub Khan]] pada tahun 1958, yang menggantikannya dengan konstitusi kedua pada tahun 1962.<ref name="Brookings Institution Press"
[[Daftar presiden Pakistan|Presiden]] merupakan kepala negara, namun perubahan konstitusi pada tahun 2010, kekuasaan presiden dikurangi dan peran presiden menjadi murni seremonial. Peran [[Perdana Menteri Pakistan|Perdana Menteri]] diperkuat.<ref>{{cite news |title=Pakistan moves to roll back presidential powers |url=https://www.latimes.com/archives/la-xpm-2010-apr-02-la-fg-pakistan-zardari3-2010apr03-story.html |work=Los Angeles Times |date=2 April 2010}}</ref> Presiden merupakan panglima tertinggi [[Angkatan Bersenjata Pakistan]] (dengan Ketua Komite Kepala Staf Gabungan sebagai penasihat militer utama), tetapi penunjukan militer dan konfirmasi kunci dalam angkatan bersenjata dibuat oleh Perdana Menteri setelah meninjau laporan tentang prestasi dan kinerja kandidat. Hampir semua pejabat yang ditunjuk di lembaga yudikatif, militer, kepala gabungan ketua, staf gabungan, dan legislatif memerlukan konfirmasi eksekutif dari Perdana Menteri, yang harus dikonsultasikan oleh Presiden berdasarkan undang-undang. Namun, kekuasaan untuk mengampuni dan memberikan [[grasi]] terletak pada Presiden.<ref>{{cite web|url=http://pakistani.org/pakistan/constitution/part3.ch3.html|title=Chapter 3: "The Federal Government" of Part III: "The Federation of Pakistan"}}</ref>
|