Wilopo: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Baris 96:
Tugas lain bagi Wilopo dan pemerintahnnya yang sangat berat adalah menangani masalah angkatan perang yang pada waktu itu masih sangat heterogen. Pemerintah terus mengusahakan menggabungkan beragam kesatuan angkatan perang dalam sebuah kesatuan yang homogen yang diperlukan oleh negara yang modern. Selain itu karena desakan ekonomi, pemerintah perlu mengurangi anggaran dana dalam Kementerian Pertahanan. Namun, karena gangguan keamanan yang terjadi seperti [[Peristiwa Andi Azis|Pemberontakan Andi Aziz]] dan munculnya [[Republik Maluku Selatan]] membuat pemerintah sulit melakukan demobilisasi dan peremajaan Angkatan Perang.
===Bidang Perburuhan===
Program Kabinet Wilopo dalam bidang perburuhan dititik beratkan pada usaha melengkapi UU Perburuhan. UU ini bertujuan meningkatkan derajat buruh guna menjamin proses Produksi Nasional. Kemakmuran buruh dapat memengaruhi produktivitas buruh. Produktivitas buruh yang baik dapat meningkatkan produksi nasional dan memperbesar ''income'' guna memperbaiki kesejahteraan rakyat. Politik upah yang digunakan pemerintah juga tidak hanya melihat kebutuhan para buruh saja. Tindakan-tindakan di lapangan seperti jaminan sosial, perumahan buruh, tanggungan-tanggungan kecelakaan sakit, pensiunan dan lain sebagainya harus melihat kekuatan dari perusahaan yang bersangkutan. Dalam memenuhi semua kebutuhan tersebut, pemerintah juga harus memperhatikan keadaan ekonomi negara agar tidak sampai terjadi inflasi.
Dalam menangani masalah buruh yang sering melakukan pemogokan, pemerintah menggunakan UU Darurat no. 16 tahun 1951. UU ini mengganti Peraturan Pelarangan Mogok dari pihak Militer yang sebelumnya digunakan. Namun, pada masa Kabinet Wilopo, tidak banyak terjadi pemogokan seperti sebelumnya. Sejak awal, pemerintahan Wilopo sudah membina hubungan baik dengan pihak buruh. Contohnya adalah sikap serikat-serikat buruh yang membantu pemerintahan dengan mengakhiri pomogokan buruh di lingkungan [[Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia|Pekerjaan Umum]] di [[Jawa Tengah]]. Selain itu, pihak buruh dari Persatuan Buruh Minyak (PERBUM) yang berjumlah 30.000 orang juga membatalkan pemogokan.
Beberapa jabatan yang pernah dipercayakan kepada Wilopo:
| |||