Pada tanggal 2 Oktober 2015, '''PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI)''' dibentuk sebagai sebuah konsorsium dari empat BUMN yang terlibat dalam proses pembangunan kereta kecepatan tinggi: [[Kereta Api Indonesia]], [[Wijaya Karya]], [[PTPN VIII]], dan [[Jasa Marga]]. Pada 6 Oktober, pembentukan konsorsium telah dilaporkan kepada [[Otoritas Jasa Keuangan]], dan Presiden [[Joko Widodo]] mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Api Cepat antara Jakarta dan Bandung. Perusahaan tersebut akan melakukan penyertaan modal dalam sebuah perusahaan patungan.<ref>{{Cite news|last=Lestari|first=Daurina|date=2015-10-08|title=Pilar Sinergi BUMN Indonesia Akan Bangun Kereta Cepat|url=https://www.viva.co.id/arsip/684321-ini-rekanan-china-yang-bangun-kereta-cepat-jakarta-bandung|work=[[VIVA.co.id]]|language=id|access-date=2022-08-31}}</ref><ref name=":1">{{Cite news|last=Wahyuni|date=2016-01-21|title=Kereta Cepat Jakarta-Bandung Lewati 4 Stasiun, Mana Saja?|url=https://www.liputan6.com/bisnis/read/2417288/kereta-cepat-jakarta-bandung-lewati-4-stasiun-mana-saja|work=[[Liputan6.com]]|language=id|access-date=2022-08-31|first=Nurseffi Dwi|editor-last=Suhendra|editor-first=Zulfi}}</ref>
Patungan tersebut dinamakan PT Kereta Cepat Indonesia China, dengan kepemilikan PSBI 60% dan [[China Railway Group Limited|China Railway International Company Limited]] 40%. Perusahaan tersebut dibentuk pada 16 Oktober 2015 dan direncanakan akan mengutamakan komersialisasi, tidak memberatkan APBN, dan mengedepankan sinergi antarbisnis.<ref name=":0">{{Cite web|date=2015-10-16|title=Bangun Kereta Cepat, Konsorsium BUMN-Cina Dibentuk|url=https://www.republika.co.id/berita/nwarda328/bangun-kereta-cepat-konsorsium-bumncina-dibentuk|website=Republika Online|language=id|access-date=2022-04-20}}</ref> Menanggapi kerja sama yang baru ini, Perdana Menteri Jepang [[Yoshihide Suga]] menyatakan "sangat menyesalkan" dan "sulit memahami" pilihan Indonesia ini.<ref> name=" The Japan Times3"/> Namun Menteri BUMN [[Rini Soemarno]] mengatakan bahwa struktur keuangan Tiongkok dinilai lebih menguntungkan karena proposal Tiongkok tidak memerlukan jaminan dan pendanaan dari Pemerintah Indonesia.<ref name="ST">{{cite news|date=2 October 2015|title=Indonesia defends bidding process for high-speed rail project after Japan angered at being rejected|url=http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/indonesia-defends-bidding-process-for-high-speed-rail-project-after-japan-angered-at|newspaper=The Strait Times|location=Singapore|accessdate=2 October 2015}}</ref>
