Sri Hartini: Perbedaan antara revisi

Pada tanggal 30 Desember 2016, Sri Hartini ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap oleh [[Komisi Pemberantasan Korupsi]].<ref>[https://news.detik.com/berita/d-3384995/kpk-tetapkan-bupati-klaten-sri-hartini-tersangka-suap |title=KPK Tetapkan Bupati Klaten Sri Hartini Tersangka Suap|website=detik.com|archive-date=2016-30-12|access-date=2023-02-08]</ref> Beberapa hari kemudian, Kementerian Dalam Negeri menunjuk wakil bupati Sri Mulyani sebagai Pelaksana Tugas Bupati dan akhirnya sebagai Bupati Klaten yang baru.

Di tanggal yang sama, [[Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan|PDIP]] akhirnya secara resmi langsung mengambil tindakan tegas untuk melakukan pemecatan terhadap Sri Hartini sebagai kader PDIP setelah mendapat kabar Sri Hartini terjaring operasi tangkap tangan (OTT) [[Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia|KPK]] karena Sri Hartini terlibat kasus dugaan suap terkait promosi jabatan dalam pengisian susunan organisasi dan tata kerja organisasi perangkat daerah.<ref>{{cite web|url=https://www.facebook.com/PDIPerjuangan/posts/10154245450253479|title=Facebook resmi PDI Perjuangan (@PDIPerjuangan) :"DPP PDI Perjuangan memberikan sanksi pemecatan terhadap Bupati Klaten Sri Hartini. Menurut Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, setelah mendapat kabar Bupati Klaten kena OTT KPK, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri langsung memerintahkan untuk diberikan sanksi pemecatan seketika."|website=facebook.com|archive-date=2016-31-12|archiveaccess-urldate=2023-02-08}}</ref><ref>{{cite web|url=https://www.liputan6.com/news/read/2692112/pdip-langsung-pecat-bupati-klaten-setelah-terjaring-ott-kpk|title=PDIP Langsung Pecat Bupati Klaten Setelah Terjaring OTT KPK|website=liputan6.com|archive-date=2016-30-12|access-date=2023-02-08}}</ref>