Hak properti wanita: Perbedaan antara revisi

Pada ''Victorian Era'' (masa pemerintahan [[Ratu Victoria]]) terdapat banyak kekurangan dalam pelaksanaan hak-hak bagi kaum [[wanita]]. Wanita dilihat (oleh pria) sebagai makhluk yang emosional dan tidak stabil karena [[sistem reproduksi]] mereka, sehingga tidak mampu membuat keputusan yang [[rasional]]. Apabila wanita menikah, di antara mereka diperlakukan sedikit lebih baik daripada [[budak]].<ref name=":2">{{Cite news|url=https://valmcbeath.com/victorian-era-womens-rights/#.Wi6KOkqWaM8|title=Women's Rights: Not Up for Discussion|newspaper=Victorian England|language=en-GB|access-date=2017-12-14|archive-date=2022-08-07|archive-url=https://web.archive.org/web/20220807224646/https://valmcbeath.com/victorian-era-womens-rights/#.Wi6KOkqWaM8|dead-url=no}}</ref> [[Filsuf]] [[John Stuart Mill]] mendeskripsikan posisi hukum wanita menikah pada abad ke-19 sedikit lebih baik dibandingkan dengan budak dalam bukunya yang berjudul ''[[The Subjection of Women]]'' (penindasan terhadap wanita), terbit pada tahun 1869. Pengaruh hukum dan praktik yang berhubungan dengan pemilikan dan persebaran properti oleh dan untuk wanita di [[Kepulauan Britania]] juga sangat memihak pada kepentingan pria.<ref name=":0" /> Hukum yang ada dibuat berdasarkan gagasan bahwa wanita dapat melakukan [[pernikahan]] dan [[suami]] mereka yang akan merawat dan bertanggung jawab atas diri mereka. Ketika seorang wanita melakukan pernikahan, kekayaan yang mereka miliki sebelum pernikahan akan diserahkan kepada suami mereka. Jika seorang wanita bekerja setelah ia menikah, maka pendapatan mereka juga menjadi milik suami mereka. Gagasan yang diterima dan dijalankan pada masa itu ialah bahwa wanita kelas atas dan menengah harus tetap bergantung pada pria: yang pertama sebagai [[anak]] dan kemudian sebagai [[istri]]. Setelah seorang wanita menikah akan sangat sulit bagi mereka untuk melakukan [[perceraian]]. ''[[Matrimonial Causes Act of 1857]]'' (Undang-Undang Penyebab Pernikahan 1857) memberikan kepada pria, hak untuk menceraikan istri atas dasar [[perzinahan]]. Namun, di lain pihak, wanita menikah tidak mampu mendapatkan perceraian atau menceraikan suami mereka apabila suami mereka yang diketahui tidak setia atau melakukan [[perselingkuhan]]. Selain itu, apabila sebuah perceraian terjadi maka, anak-anak akan berada di bawah pengasuhan [[ayah]] mereka, dan [[ibu]] mereka dapat dihalangi untuk bertemu dengan mereka.<ref name=":3">{{Cite news|url=http://spartacus-educational.com/Wmarriage.htm|title=Marriage in the 19th Century|newspaper=Spartacus Educational|language=en|access-date=2017-12-14|archive-date=2023-08-05|archive-url=https://web.archive.org/web/20230805212424/https://spartacus-educational.com/Wmarriage.htm|dead-url=no}}</ref> Hukum umum Inggris mengecualikan wanita dari kepemilikan [[properti]] atau memiliki [[identitas]] hukum pribadi yang terpisah dari suami atau ayah mereka. Berdasarkan hukum umum tersebut, pria dapat menyimpan, membeli, menjual, dan melakukan pertukaran atas properti mereka. Namun di lain pihak, wanita memilki keterbatasan tidak hanya dalam jenis properti yang dapat mereka miliki, tetapi juga waktu dimana mereka diizinkan untuk memiliki properti pribadi, serta cara mereka mengatur properti tersebut. Di luar aturan hukum yang ketat, meski demikian, wanita Inggris menemukan cara untuk mendapatkan hak properti.<ref name=":1" /> Undang-undang properti wanita menikah 1870, 1882, dan 1893 merupakan perjalanan panjang menuju persamaan wanita di [[Inggris]].<ref name=":4">{{Cite web|url=https://herstoria.com/the-married-womens-property-acts-uk-1870-1882-and-1893/|title=The Married Women’s Property Acts (UK, 1870, 1882 and 1893) – HerStoria|website=herstoria.com|language=en-GB|access-date=2017-12-14|archive-date=2017-12-15|archive-url=https://web.archive.org/web/20171215221223/https://herstoria.com/the-married-womens-property-acts-uk-1870-1882-and-1893/|dead-url=yes}}</ref>

Undang-undang properti wanita menikah (''[[Married Women’s Property Acts]]'', UK 1870, 1882 and 1893) merupakan hal monumental bagi hak wanita di Inggris,<ref name=":5">{{Cite web|url=https://www.unc.edu/courses/2007spring/engl/121/006/REFERENCES/MarriedWomansPropertyActs.html|title=Reference|website=www.unc.edu|access-date=2017-12-15}}{{Pranala mati|date=Januari 2023 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref> meski keefektifannya tetap berlanjut sebagai sebuah perdebatan, sebab wanita kelas pekerja yang tidak mempunyai properti tetap pribadi, tetap tidak mendapatkan perbaikan, sedangkan wanita yang lebih kaya dapat menghasilkan lebih banyak input dalam alokasi aset rumah tangga beserta kendali atas properti pribadi.<ref name=":6">Combs, Mary Beth. "Cui Bono? The 1870 British Married Women's Property Act, Bargaining Power, and the Distribution of Resources within Marriage." Feminist Economics Vol. 12 Issue 1/2(2006) 51-83</ref>

Undang-undang properti wanita menikah yang mengembalikan kepada wanita menikah hak untuk memiliki, menjual, dan membeli properti, serta mengembalikan identitas hukum mereka, memungkinkan wanita melakukan penuntutan, dituntut, membuat kontrak [[hutang]], atau dinyatakan [[bangkrut]].<ref name=":7">{{Cite news|url=https://womenshistorynetwork.org/married-womens-property-and-divorce-in-the-19th-century/|title=Married Women’s Property and Divorce in the 19th Century|date=2010-07-25|newspaper=Women's History Network|language=en-GB|access-date=2017-12-15|archive-date=2022-09-26|archive-url=https://web.archive.org/web/20220926212822/https://womenshistorynetwork.org/married-womens-property-and-divorce-in-the-19th-century/|dead-url=no}}</ref> Para [[tradisionalis]] memperingatkan bahwa undang-undang tersebut dapat membuat pernikahan menjadi kurang populer di kalangan pria, namun hanya sedikit bukti yang dapat mendukung opini tersebut. Sebab pada kenyataannya, beberapa wanita kelas atas yang berasal dari keluarga terpandang selalu dapat menjaga properti mereka setelah menikah, selama ayah mereka cukup menyadari akan hukum yang berlaku, dan cukup kaya untuk membuat penetapan hukum khusus menjadi dapat diberlakukan. Meski demikian, undang-undang properti wanita menikah merupakan penanda signifikan bagi wanita menuju kehadiran hukum yang independen.<ref name=":4" /> Salah satu reaksi menarik yang muncul atas pemberlakuan undang-undang properti wanita menikah ialah meningkatnya tingkat perceraian. Sebelum tahun 1880, jumlah perceraian di Inggris dalam satu tahun penuh jarang lebih tinggi/di atas 300 perceraian. Perceraian semakin meningkat dari tahun ke tahun melampaui 1000 perceraian dengan terjadinya [[Perang Dunia I]]. Setelah wanita mendapat [[hak suara]] (''vote'') pada tahun 1918, jumlah perceraian semakin meningkat tajam tiga kali lipat dalam dua tahun. Dampak pemberlakuan undang-undang ternyata berkenaan langsung dengan pilihan orang-orang untuk melakukan perceraian. Di [[Skotlandia]], gambaran tersebut bahkan lebih mencolok. Pada tahun 1879, terdapat 55 perceraian. Jumlah perceraian tertinggi untuk setiap tahunnya ialah sebanyak 66 perceraian pada tahun 1878, satu tahun setelah Skotlandia mendapatkan undang-undang properti wanita menikah mereka yang pertama. Pada tahun 1880, terdapat 80 perceraian, dan jumlah tersebut tidak pernah turun lagi di bawah 65 perceraian dalam satu tahun. Di akhir dekade, terdapat lebih dari 100 perceraian dalam saru tahun- hampir dua kali lipat jumlah perceraian sebelum pemberlakuan undang-undang properti wanita menikah tersebut.<ref name=":7" />